Mahfud MD menilai respons pemerintah terhadap demonstrasi akhir Agustus masih minim dan mendesak Presiden Prabowo ambil langkah kebijakan nyata. (Antara Foto)

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah perlu merespons demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025 dengan kebijakan nyata, bukan hanya langkah simbolis atau pidato politik.

“Masalah utamanya adalah menjawab dengan kebijakan nyata terhadap faktor-faktor yang memicu demonstrasi besar kemarin. Itu yang belum dilakukan,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, penyebab demonstrasi tidak hanya soal isu anggota DPR yang berjoget atau kenaikan tunjangan pejabat, melainkan akumulasi masalah mendasar yang menekan masyarakat.

“Demo besar kemarin itu bukan hanya karena gaji DPR atau joget, tapi tumpukan masalah seperti PHK besar-besaran, pajak yang mencekik, hingga lemahnya penegakan hukum,” ujarnya.

Sejumlah kasus yang mencoreng kepercayaan publik juga disebut berperan, seperti polemik beras oplosan, pemblokiran rekening milik masyarakat kecil, serta kompromi hukum yang dianggap tidak adil.

Mahfud menilai respons Presiden Prabowo Subianto sejauh ini masih minim. Ia menilai pidato presiden sebenarnya baik, tetapi kerap tereduksi oleh pernyataan yang dinilai kurang serius.

“Pidato Presiden sebenarnya bagus, tetapi sering kali dirusak dengan guyonan yang tidak perlu. Itu membuat publik merasa tidak serius direspons,” kata Mahfud dalam wawancara dengan Kompas TV.

Ia juga menyebut pemerintah seolah hanya mengandalkan pernyataan klasik yang berulang. 

“Pernyataan klasik minta maaf dan janji penindakan sudah berkali-kali kita dengar puluhan tahun, dan tidak pernah menyelesaikan masalah,” katanya.

Mahfud mengingatkan bahwa kondisi saat ini ibarat “api dalam sekam” terlihat mereda di permukaan, tetapi bisa meledak kembali jika akar masalah tidak segera diatasi.

“Kalau faktor-faktor itu tidak dijawab dengan kebijakan nyata, api dalam sekam ini bisa meledak kapan saja,” katanya.

Menurut laporan Jurnal Patroli News (31/8/2025), Mahfud juga mempertanyakan minimnya langkah konkret dari presiden. 

“Saya heran, apakah presiden tidak tahu atau pura-pura tidak tahu terhadap keresahan rakyat? Kenapa responsnya masih minim?” ujarnya.

Ia menilai langkah cepat Presiden Prabowo yang turun langsung menenangkan publik hanya sebatas meredakan situasi, belum menyasar akar persoalan.

Mahfud mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret, antara lain mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, menguatkan kembali peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta menegakkan hukum tanpa kompromi.

“Untuk meredakan situasi, presiden seharusnya segera membuat kebijakan atas hal-hal yang dipersoalkan rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat saat ini tengah menghadapi tekanan berat seperti meningkatnya pengangguran, beban pajak yang tinggi, dan lemahnya penegakan hukum. 

Tanpa perubahan kebijakan nyata, kepercayaan publik terhadap pemerintah berisiko terus menurun.