PBB menyerukan investigasi dugaan penggunaan kekerasan berlebihan dalam protes nasional di Indonesia yang menewaskan sedikitnya enam orang. OHCHR menekankan pentingnya dialog, penghormatan hak berkumpul, serta kebebasan berekspresi dan pers. (Timur Matahari/AFP/Getty Images)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan atas dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan dalam protes nasional di Indonesia yang menewaskan sedikitnya enam orang. 

Aksi tersebut dipicu kemarahan publik terhadap tunjangan anggota parlemen dan kebijakan penghematan pemerintah.

Juru bicara Kantor HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, mengatakan pihaknya memantau secara cermat perkembangan di Indonesia.

“Kami mengikuti secara cermat gelombang kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional terkait tunjangan parlemen, langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” kata Shamdasani dalam pernyataannya.

Ia menambahkan, “Kami menekankan pentingnya dialog untuk menanggapi kekhawatiran publik.”

PBB juga menekankan bahwa seluruh dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekerasan, harus diselidiki.

Dalam pernyataannya, Shamdasani mengingatkan bahwa aparat keamanan, termasuk militer jika dikerahkan, wajib mematuhi prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api.

“Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga ketertiban, sesuai norma dan standar internasional terkait pengamanan aksi publik,” ujarnya.

OHCHR juga menegaskan perlunya pemerintah melindungi kebebasan pers agar media dapat melaporkan peristiwa tanpa intimidasi.

Organisasi HAM KontraS melaporkan sedikitnya 20 orang hilang di sejumlah kota, termasuk Bandung, Depok, dan Jakarta. 

Sementara itu, laporan dari berbagai media internasional menyebut jumlah korban tewas mencapai delapan orang.

Channel NewsAsia melaporkan PBB sedang memantau secara ketat peristiwa tersebut dan menyerukan penyelidikan independen. 

The Guardian menyoroti hilangnya sejumlah orang serta peningkatan pengamanan, termasuk penutupan sekolah dan penjagaan militer.

Presiden Prabowo Subianto telah berjanji melakukan penyelidikan atas kematian warga dalam aksi tersebut. Pemerintah juga memutuskan memangkas sebagian fasilitas anggota DPR sebagai respons terhadap desakan publik.

Menurut laporan MerahPutih.com, pemangkasan tunjangan parlemen sudah dilakukan, meski belum meredakan ketegangan di jalanan.

Gelombang demonstrasi yang pecah pada akhir Agustus 2025 dipicu kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, jumlah yang dinilai jauh melampaui upah minimum di Jakarta.

Situasi semakin memanas setelah beredar video viral yang menunjukkan seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kendaraan lapis baja polisi saat unjuk rasa.

AP News menilai protes ini merupakan yang paling serius sejak Presiden Prabowo menjabat, dengan skala nasional dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

The Economic Times menambahkan, selain korban tewas, setidaknya 20 orang dilaporkan hilang, sementara pemerintah menurunkan pasukan militer untuk menjaga ketertiban.

Dalam pernyataannya, OHCHR menekankan empat hal utama:

1. Memantau secara ketat penggunaan kekerasan oleh aparat.

2. Mendesak investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan.

3. Menegaskan aparat, termasuk militer, harus mematuhi standar internasional penggunaan kekuatan.

4. Menjamin hak warga untuk berkumpul, berekspresi, dan kebebasan pers tetap dihormati.