Bulog menyiapkan 3,9 juta ton beras untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo. Program ini sudah menjangkau 30 juta penerima manfaat dan membuka 290 ribu lapangan kerja. (Ist)

Perum Bulog memastikan ketersediaan beras untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10).

“Sesuai dengan Inpres, Bulog menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dan di Inpres itu tertuang wajib bahwa BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menyerap beras Bulog,” ujar Rizal, dikutip dari Antaranews. Bulog menyiapkan dua jenis beras, premium dan medium, yang sudah dipastikan memenuhi standar kualitas.

Saat ini Bulog mengelola cadangan beras pemerintah sebesar 3,9 juta ton. Persediaan tersebut disebar di kabupaten dan kota sesuai kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap wilayah. 

Meski belum semua unit MBG menggunakan beras Bulog, Rizal menegaskan dorongan kepatuhan terhadap Instruksi Presiden tetap dilakukan.

“Kita dorong sesuai dengan Inpres Bapak Presiden bahwa diharapkan MBG itu menggunakan beras Bulog,” katanya. 

Untuk memperlancar distribusi, Bulog sudah membentuk tim terpadu yang bertugas menyalurkan beras ke dapur-dapur penyedia makanan MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan percepatan dan perluasan cakupan MBG. 

“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan kapan menerima makan bergizi gratis,” kata Dadan, seperti dikutip dari Tempo.

Per 1 Oktober 2025, jumlah SPPG sudah mencapai 10.012 unit, melampaui target awal 10.000. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden terkait tata kelola MBG.

Sejak dimulai pada Januari 2025, program MBG telah menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat. Selain itu, program ini turut membuka lapangan kerja baru bagi 290 ribu orang, menurut laporan CNBC Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan program tersebut meskipun menghadapi tantangan. 

“Program ini hak dasar warga negara untuk memperoleh gizi yang layak,” ucap Zulkifli.