Penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melonjak tiga kali lipat dari Rp13 triliun pada Agustus menjadi Rp20 triliun per September 2025 setelah pemerintah mengubah skema pencairan. (Istimewa)

Penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat lonjakan tajam dalam satu bulan terakhir. Pemerintah menyebut perubahan metode pencairan dana menjadi kunci utama kenaikan serapan dari Rp13 triliun pada Agustus menjadi Rp20 triliun per September 2025.

Perubahan signifikan itu terjadi setelah Kementerian Keuangan mengubah sistem pencairan dari skema reimbursement di mana mitra pelaksana harus menalangi biaya terlebih dahulu sebelum diganti menjadi sistem perencanaan dana 10 hari ke depan.

“Dari Januari sampai April kita menganut paham reimburse, jadi belanja dulu, kemudian dicatat, ditagihkan. Setelah April, tidak begitu. Mereka bikin perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kita bayar,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (3/10/2025), dikutip dari Kontan.

Perubahan mekanisme tersebut berdampak nyata. Jumlah penerima manfaat MBG melonjak dari 22,7 juta orang pada Agustus menjadi 30 juta orang per September. Mereka dilayani oleh 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Sejak Juni, Juli, Agustus, terus Agustus ke September naik tiga kali lipat realisasinya. Berarti proses yang ada di Badan Gizi Nasional sudah semakin baik,” tambah Prima.

Meski serapan baru mencapai 28,2% dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun, pemerintah menyiapkan lonjakan anggaran besar untuk tahun depan. Kementerian Keuangan memproyeksikan alokasi dana MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun, naik hampir empat kali lipat, seiring rencana perluasan penerima menjadi 82,9 juta orang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut lembaganya optimistis menyerap tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun hingga akhir 2025. Dengan tambahan itu, total anggaran yang bisa dimanfaatkan tahun ini akan mencapai Rp99 triliun.

“Dua bulan lalu saya sudah sampaikan, Rp100 triliun tidak mungkin terserap sekaligus. Yang realistis bisa terserap tahun ini hanya Rp28 triliun,” kata Dadan.

Namun, program yang menjadi prioritas pemerintah ini tidak lepas dari tantangan. Sepanjang 2025 tercatat 75 kasus keracunan makanan yang terkait pelaksanaan MBG. Sebanyak 24 kasus terjadi pada Januari–Juli, sementara 51 kasus lainnya muncul pada Agustus–September.

Meski begitu, BGN memastikan program tidak akan dihentikan. Biaya perawatan bagi korban ditanggung melalui BPJS Kesehatan atau langsung oleh BGN, seperti dilaporkan DW.

Dukungan terhadap program ini datang dari Dewan Ekonomi Nasional. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut MBG tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi riil.

“Program ini telah menyerap sekitar 380 ribu lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah,” kata Luhut.

Pemerintah memastikan evaluasi akan terus dilakukan agar penyaluran anggaran semakin tepat sasaran. 

“Kita akan terus memastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Astera Primanto Bhakti, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz.