Harga beras masih naik di 214 kabupaten/kota pada akhir Agustus 2025. Pemerintah melalui Bulog dan Bapanas mempercepat penyaluran beras SPHP untuk menekan harga di atas HET. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 214 kabupaten/kota di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras pada pekan keempat Agustus 2025. Angka ini naik dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat di 200 kabupaten/kota. 

Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa meski kenaikan harga masih terjadi, inflasi beras mulai melandai. 

“Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli,” kata Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (2/9/2025).

BPS mencatat harga beras medium zona 1 mencapai Rp13.998 per kilogram, naik dari Rp13.853 pada Juli 2025. 

Sementara beras premium tercatat Rp15.432 per kilogram, meningkat dari Rp15.310. Keduanya masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp13.500 untuk medium dan Rp14.900 untuk premium.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya akan mempercepat distribusi ke daerah terdampak. 

“Dari 214 kabupaten/kota itu nanti kita akan gelontorkan lagi dengan beras SPHP maupun beras-beras komersial lainnya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/9/2025). 

Hingga 1 September 2025, Bulog telah menyalurkan 303.187 ton beras SPHP atau sekitar 20,21 persen dari target 1,3 juta ton. 

Saat ini penyaluran harian berkisar 6.000–7.000 ton, dengan target dinaikkan menjadi 7.000 ton per hari.

Untuk mempercepat penyaluran, Bapanas menyiapkan lima strategi, di antaranya memperluas jalur distribusi melalui pasar dan pedagang, memassifkan Gerakan Pasar Murah, mempercepat verifikasi mitra penyalur, melakukan pendampingan aplikasi Klik SPHP, serta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah akan fokus pada 214 daerah yang harga berasnya masih di atas acuan. 

“Saya sudah minta data kepada Ibu Kepala BPS, 214 daerah ini dan kami akan share kepada Badan Pangan, Bulog, Menteri Pertanian. Kita akan lakukan gerakan bersama di 214 daerah ini,” katanya.

Di sisi lain, Tito juga mencatat adanya perbaikan. Jumlah daerah yang harga berasnya turun meningkat dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota. 

Pemerintah berharap langkah percepatan distribusi ini dapat menekan harga beras di tingkat konsumen serta menjaga daya beli masyarakat.