Pemerintah mencoret 1,9 juta penerima bansos setelah menggunakan data DTSEN terbaru. Selain itu, 18,27 juta keluarga akan menerima tambahan bantuan beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter untuk periode Oktober–November 2025. (Apluswire/Hra)

Pemerintah Indonesia menerapkan aturan baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai triwulan ketiga tahun 2025. Sebanyak 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) resmi dicoret dari daftar, sementara pemerintah menambah bantuan beras dan minyak goreng untuk periode Oktober–November.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan perubahan ini dilakukan setelah pemerintah mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Aturan ini berlaku sejak Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Februari lalu.

“Penyaluran bansos kita akan memasuki triwulan ke-3 dengan menggunakan DTSEN terbaru hasil verifikasi, validasi yang dilakukan oleh BPS,” ujar Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (26/9).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan hasil verifikasi DTSEN menunjukkan ada 16,5 juta keluarga yang berhak menerima bansos, turun dari sebelumnya 20,3 juta keluarga. Dari jumlah itu, 14,3 juta keluarga berada di kategori desil 1 yang menjadi prioritas utama.

Salah satu langkah paling kontroversial adalah pencoretan 1,9 juta penerima. 

“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri,” kata Saifullah Yusuf, dikutip dari Kompas.

Selain itu, sekitar 600.000 penerima bansos terindikasi terlibat judi online. Ada juga penerima yang terdeteksi menggunakan identitas sebagai anggota DPRD, DPR, TNI, maupun Polri saat membuat rekening bansos. 

Temuan itu kini tengah ditelusuri Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Untuk memastikan keakuratan data, Kemensos dan BPS menurunkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna melakukan pengecekan langsung ke lapangan. 

“Yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah ground check, untuk memastikan keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi mereka,” jelas Saifullah Yusuf, merujuk keterangan resmi Kemensos.

Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,5 triliun untuk bantuan pangan tambahan berupa beras dan minyak goreng. 

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa bantuan ini akan disalurkan kepada 18,27 juta keluarga pada periode Oktober–November 2025.

“Jadi sudah diputuskan bantuan pangan minyak goreng 2 liter dikali 2 bulan, berarti totalnya 4 liter. Penyalurannya kita ingin satu kali saja,” kata Arief, seperti dilansir Bisnis. Rinciannya, Rp5,3 triliun untuk beras dan Rp1,1 triliun untuk minyak goreng.

Bantuan ini bersifat tambahan di luar program reguler PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tetap berjalan sesuai jadwal triwulanan. 

Untuk tahap keempat tahun 2025, pencairan PKH dan BPNT dijadwalkan pada Oktober–Desember dengan target penerima yang sudah diperbarui berdasarkan DTSEN.