Menteri Keuangan Sri Mulyani prediksi anggaran Program Makan Bergizi Gratis capai Rp 240 triliun pada 2026, targetkan 82,9 juta penerima. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diprediksi bakal menguras anggaran negara hingga Rp 240 triliun pada 2026. Angka ini melonjak drastis dari estimasi 2024 sebesar Rp 116,6 triliun dan alokasi 2025 yang direvisi menjadi Rp 171 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut program ini akan menjadi porsi signifikan dalam belanja negara, dengan potensi dampak besar bagi 82,9 juta masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada 1 Juli 2025. 

"Jika kita lihat perkembangan outlook anggarannya, dari Rp 71 triliun meningkat menjadi Rp 116 triliun, dan secara keseluruhan program bisa menyentuh angka Rp 240 triliun. Ini tentu menjadi porsi signifikan dalam struktur belanja negara," ungkapnya. 

Angka Rp 240 triliun ini bahkan lebih tinggi dari pagu indikatif Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 217,86 triliun untuk 2026, yang mencakup Rp 210,4 triliun untuk pemenuhan gizi nasional.

Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari pelajar PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. 

Untuk mendukung ambisi ini, pemerintah berencana membangun 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025-2026. 

Setiap unit diperkirakan membutuhkan 54 pekerja, mulai dari kepala SPPG, tukang masak, hingga ahli gizi, plus keterlibatan 5 produsen sayuran dan 22 petani per unit. 

Langkah ini tidak hanya menjanjikan asupan gizi yang lebih baik, tetapi juga dorongan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan petani.

Dari sisi ekonomi, Sri Mulyani menyoroti efek ganda yang bakal dihasilkan. Program ini diproyeksikan menyumbang 0,6% hingga 1,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, dan meningkat menjadi 1,03% pada 2026. 

Tak hanya itu, MBG diperkirakan mampu menyerap 1,65 juta pekerja pada 2024-2025, dengan potensi mencapai 2,5 juta pekerja di tahap berikutnya. 

"Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi muda yang lebih sehat dan produktif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui permintaan dan penawaran," tegas Sri Mulyani.

Namun, lonjakan anggaran ini bukan tanpa tantangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak BGN untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana, sementara Ombudsman RI melaporkan kendala implementasi pada awal 2025, termasuk kebijakan anggaran yang belum memadai. 

Isu pengurangan anggaran per porsi dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu juga sempat mencuat, meskipun Kepala BGN Dadan Hindayana membantahnya sebagai penyusutan sengaja.

Perbedaan antara perkiraan Sri Mulyani sebesar Rp 240 triliun dan pagu indikatif BGN Rp 217,86 triliun juga memicu pertanyaan. 

Apakah angka ini mencerminkan revisi kebutuhan operasional atau hanya proyeksi awal? Yang jelas, program ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.