Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negaranya akan mengakui Palestina secara resmi di PBB September 2025. Israel menyebut langkah itu sebagai dukungan terhadap terorisme dan ancaman bagi keamanan. (ndtv.com)

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya akan mengakui secara resmi Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB, September 2025. Pernyataan ini menjadikan Prancis sebagai negara G7 pertama yang mengambil langkah politik tegas di tengah konflik Israel–Palestina yang terus berlanjut sejak Oktober 2023.

Jika terealisasi, Prancis akan bergabung dengan 146 negara lain sekitar 75 persen anggota PBB—yang telah lebih dulu mengakui Palestina. Di Eropa, Spanyol, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swedia sudah melakukannya. Namun tidak ada negara besar Eropa Barat yang bersikap setegas Prancis.

Macron mengatakan pengakuan ini penting untuk membentuk negara Palestina yang demiliterisasi, mengakui Israel, dan bisa berkontribusi terhadap stabilitas kawasan. “Prioritas mendesak hari ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” ujar Macron.

Langkah ini diambil setelah serangan Israel sejak Oktober 2023 menewaskan lebih dari 59.000 warga Palestina. PBB melaporkan krisis kemanusiaan besar: 70.000 anak mengalami malnutrisi dan hampir 1 juta orang kekurangan makanan. Prancis, bersama 25 negara Eropa lainnya, mengecam pembatasan bantuan kemanusiaan oleh Israel.

Israel mengecam keputusan Prancis. PM Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan ini sebagai “hadiah bagi terorisme” dan “ancaman eksistensial” yang bisa menciptakan “proksi Iran” di kawasan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengancam akan mengurangi kerja sama intelijen dan mempercepat aneksasi Tepi Barat.

Amerika Serikat juga menolak langkah ini. Menlu AS Marco Rubio menyebutnya “gegabah” dan menguntungkan propaganda Hamas. AS sebelumnya memperingatkan akan ada konsekuensi bagi negara-negara yang mengakui Palestina secara sepihak.

Sebaliknya, Palestina menyambut baik. Pejabat PLO Hussein al-Sheikh menyebutnya sebagai bentuk dukungan terhadap hukum internasional. Hamas menyatakan ini “langkah positif” dan mendorong negara lain mengikuti. Arab Saudi menyebut keputusan Macron sebagai “langkah bersejarah”.

Warga Palestina juga menanggapi positif. Mahmoud al-Ifranji menyebut ini “komitmen moral dan kemenangan politik”. Nahed Abu Taima menilai langkah Prancis akan mendorong pengakuan dari lebih banyak negara.

Dari Eropa, PM Spanyol Pedro Sánchez mengatakan dunia harus melindungi solusi dua negara dari ancaman Israel. PM Irlandia menyebut pengakuan Palestina sebagai “dasar perdamaian dan keamanan.” PM Inggris Keir Starmer mengatakan gencatan senjata akan membuka jalan bagi pengakuan formal terhadap Palestina.

Langkah ini akan dibawa Prancis dalam konferensi tingkat menteri PBB yang digelar 28–29 Juli bersama Arab Saudi. Tujuannya membahas langkah konkret menuju solusi dua negara. Prancis berharap pengakuannya memicu efek domino, terutama di negara Eropa lain seperti Belgia dan Malta.

Meski status Palestina di PBB belum berubah masih sebagai negara pengamat non-anggota pengakuan Prancis akan memperkuat legitimasi diplomatik Palestina. Langkah ini juga memberi tekanan politik baru terhadap Israel menjelang sidang PBB September mendatang.

Dengan Macron mengambil posisi ini, tekanan terhadap negara-negara besar lain yang belum mengakui Palestina seperti Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang diperkirakan akan meningkat.