Presiden Prabowo resmi membuka izin operasional bagi rumah sakit dan kampus asing di Indonesia. (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pintu bagi rumah sakit dan universitas asing untuk beroperasi di Indonesia. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Prabowo saat bertemu dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussels, Belgia, pada Sabtu, 13 Juli 2025, dan terekam dalam tayangan resmi YouTube Sekretariat Presiden.

Langkah ini menandai pembukaan sektor strategis yang selama ini dikenal sangat tertutup bagi kepemilikan asing.

“Dalam dua tahun terakhir kami membuka sektor kesehatan. Rumah sakit asing mana pun sekarang dapat membuka cabang di Indonesia,” kata Prabowo di hadapan para pejabat tinggi Uni Eropa.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal tegas dari pemerintah bahwa Indonesia serius memajukan kualitas layanan publik dengan mengundang investasi dan keahlian global ke dalam negeri. Tak hanya sektor kesehatan, sektor pendidikan tinggi juga ikut dibuka. 

“Kami juga membuka kampus-kampus asing. Universitas asing sekarang diperbolehkan beroperasi di Indonesia,” lanjut Prabowo.

Data menunjukkan, kebijakan ini bukan sekadar wacana populis. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, pemerintah memang intens mendorong negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa lewat skema IEU-CEPA yang hampir rampung setelah negosiasi panjang selama satu dekade. Pembukaan sektor pendidikan dan kesehatan diperkirakan bakal menjadi insentif strategis untuk mempercepat kesepakatan itu.

Langkah ini tak hanya menyangkut investasi, tetapi juga strategi Indonesia menjadikan diri sebagai bagian dari jaringan ekonomi dan pengetahuan global. 

Prabowo menyebut, Indonesia saat ini mengirimkan lebih dari 3.300 mahasiswa setiap tahun untuk studi ke Eropa, dan lebih dari 11.700 alumni Indonesia telah menyelesaikan pendidikan mereka di berbagai negara Uni Eropa.

Di balik kebijakan ini, ada kalkulasi geopolitik yang tak bisa diabaikan. Eropa tengah mencari mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik untuk menjaga stabilitas dan membangun pengaruh. 

Di sisi lain, Indonesia ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tak hanya bertumpu pada pasar domestik, tetapi juga terhubung dengan pusat-pusat keilmuan dan layanan global.

“Banyak pemimpin kita berpendidikan di Barat. Sistem hukum kita juga banyak dipengaruhi Eropa. Jadi sudah waktunya kerja sama kita naik kelas,” ujar Prabowo.

Namun, dibukanya akses bagi kampus dan rumah sakit asing juga membuka ruang persaingan yang ketat. Tantangan terbesar adalah memastikan institusi asing yang masuk tetap tunduk pada regulasi nasional, menjaga kualitas layanan, serta tidak menggerus eksistensi lembaga domestik. Pemerintah perlu menetapkan standar mutu dan pengawasan ketat untuk mencegah dominasi modal asing atas layanan publik yang strategis.

Dari sisi ekonomi, kehadiran rumah sakit dan universitas asing berpotensi memicu aliran investasi besar-besaran, menciptakan lapangan kerja baru, hingga mendorong transfer teknologi. 

Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran jika hal ini tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan industri dalam negeri, maka institusi lokal bisa kalah bersaing bahkan terpinggirkan.

Di tingkat global, kolaborasi ini dinilai sebagai salah satu jalan damai dalam diplomasi antarbangsa. Pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai instrumen lunak yang efektif mendorong stabilitas dan kemakmuran jangka panjang.

Bagi Prabowo, kolaborasi ini bukan sekadar urusan bisnis. “Kami ingin perdamaian dunia. Kita ingin stabilitas dan kemakmuran. Kita bisa bekerja sama dengan Eropa lewat jalur pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya tegas.

Dengan arah kebijakan seperti ini, Indonesia tampaknya tengah menyiapkan diri sebagai hub pendidikan dan kesehatan di Asia Tenggara. Namun semuanya bergantung pada bagaimana regulasi diterapkan dan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kedaulatan layanan publik.