Presiden AS Donald Trump melunak terhadap wali kota terpilih New York, Zohran Mamdani, namun ketegangan soal potensi pemotongan dana federal masih berlanjut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melunakkan retorikanya terhadap wali kota terpilih New York City, Zohran Mamdani, setelah sebelumnya mengancam akan memangkas dana federal bagi kota tersebut jika politikus progresif itu memenangkan pemilihan.

Berbicara di konferensi bisnis di Miami, Rabu (5/11) waktu setempat, Trump menyebut Mamdani sebagai “komunis”, namun menambahkan bahwa pemerintahannya tetap ingin membantu New York. 

“Kami akan membantunya. Kami ingin New York sukses. Kami akan membantu mereka sedikit, mungkin,” ujar Trump dikutip Axios dan BBC News.

Pernyataan tersebut merupakan komentar publik pertama Trump sejak kemenangan telak Mamdani dalam pemilihan wali kota pada Selasa malam. Politikus berusia 34 tahun dari Partai Demokrat itu mengalahkan mantan Gubernur Andrew Cuomo dan kandidat Republik Curtis Sliwa, menjadikannya wali kota termuda New York dalam lebih dari satu abad.

Sebelum pemilihan, Trump kerap mengancam akan menahan bantuan federal untuk New York jika Mamdani menang. Dalam unggahan di platform Truth Social beberapa hari sebelum pemungutan suara, ia menulis bahwa “sangat tidak mungkin saya akan memberikan Dana Federal, selain minimum yang diperlukan,” apabila “Kandidat Komunis” memenangkan kursi wali kota.

Ancaman itu memunculkan kekhawatiran di antara pejabat kota, mengingat New York diproyeksikan menerima sekitar US$7,4 miliar dana federal pada tahun fiskal 2026, atau sekitar 6,4 persen dari total anggaran kota. 

Berdasarkan laporan Office of the State Comptroller New York, sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk Departemen Pendidikan (lebih dari US$2 miliar) dan Departemen Layanan Sosial (US$1,5 miliar).

Beberapa lembaga bergantung besar pada pendanaan Washington. Administrasi Layanan Anak-anak misalnya, memperoleh 39 persen dari total anggarannya dari pemerintah federal, sementara Departemen Pelestarian dan Pengembangan Perumahan menerima hampir separuh dana operasionalnya dari sumber yang sama.

Mamdani menanggapi ancaman itu dengan sikap menantang namun terbuka untuk berdialog. “Ini adalah ancaman, bukan undang-undang,” katanya dalam kampanye menjelang pemungutan suara, sebagaimana dikutip Democracy Now. 

Setelah dinyatakan menang, Mamdani menegaskan tetap ingin berbicara dengan Trump soal isu biaya hidup dan kerja sama lintas pemerintah.

“Saya tertarik untuk melakukan percakapan dengan Presiden Trump tentang cara-cara agar kami bisa bekerja sama demi warga New York,” ujarnya kepada ABC News.

Mamdani juga mengatakan akan menempuh jalur hukum jika pemerintah federal benar-benar menahan dana yang telah disetujui Kongres. Ia merujuk pada pengalaman California yang sebelumnya berhasil menggugat tindakan serupa dari pemerintah pusat.

Secara hukum, presiden tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menghentikan penyaluran dana federal yang telah diotorisasi legislatif. Menurut Konstitusi AS, semua pengeluaran federal harus berdasarkan undang-undang yang disetujui Kongres. 

Namun, sejumlah anggota Partai Republik di DPR telah mengusulkan rancangan undang-undang bertajuk MAMDANI Act, yang secara khusus ditujukan untuk membatasi bantuan keuangan bagi New York selama Mamdani menjabat.

Ketegangan politik antara Gedung Putih dan balai kota New York diperkirakan masih akan berlanjut. Namun, sinyal keterbukaan dari kedua pihak memberi ruang bagi kemungkinan kerja sama di tengah perbedaan ideologis yang tajam.