Gedung Pengadilan Caglayan, Istanbul, Turki. (Anadolu)

Kantor Kejaksaan Agung Istanbul pada Jumat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan 36 pejabat politik serta militer Israel lainnya atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Dalam pernyataan resminya, kejaksaan menyebut surat perintah itu mencakup Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF) Eyal Zamir, dan Komandan Angkatan Laut Israel David Saar Salama. Nama lengkap 37 tersangka tidak dipublikasikan.

Menurut otoritas Turki, investigasi mencakup dua isu utama, yaitu dugaan kekerasan sistematis terhadap warga sipil Gaza dan insiden pencegatan Global Sumud Flotilla pada Oktober 2024, konvoi bantuan kemanusiaan yang dicegat pasukan Israel di Laut Mediterania. Lebih dari 500 aktivis dari 44 negara ikut dalam misi tersebut.

Warga negara Turki yang sempat ditahan saat pencegatan itu telah dipulangkan pada 4–10 Oktober dan menjalani pemeriksaan medis di Institut Kedokteran Forensik Istanbul. 

Jaksa juga merujuk pada sejumlah insiden di awal perang Gaza, termasuk ledakan di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli pada 17 Oktober 2023, yang menurut intelijen Israel dan AS disebabkan oleh roket gagal milik Jihad Islam Palestina.

Surat perintah ini diterbitkan di tengah upaya Ankara memposisikan diri sebagai mediator utama dalam proses rekonstruksi Gaza pascaperang. 

Presiden Recep Tayyip Erdoğan dalam beberapa bulan terakhir aktif membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk membujuk Hamas agar menerima inisiatif gencatan senjata yang diusulkan Presiden AS Donald Trump pada 10 Oktober 2025.

Turki juga menjadi tuan rumah pertemuan menteri luar negeri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia pada 3 November untuk membahas masa depan pemerintahan dan keamanan di Gaza. 

“Orang Palestina harus memerintah dirinya sendiri dan menjamin keamanannya,” ujar Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam forum tersebut.

Israel menolak keterlibatan Turki dalam pengaturan keamanan Gaza, dengan alasan hubungan dekat Ankara dengan Hamas. Erdoğan secara terbuka mendukung kelompok tersebut dan kerap menyebutnya sebagai “pejuang kemerdekaan” alih-alih organisasi teroris.

Hubungan kedua negara memburuk sejak awal perang Gaza. Turki menghentikan perdagangan dengan Israel pada Mei 2024 dan menutup wilayah udaranya untuk pesawat Israel pada Agustus 2025. 

Data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 68.000 warga Palestina tewas sejak 7 Oktober 2023, sementara Israel menyatakan serangan militernya ditujukan terhadap target Hamas dan berupaya meminimalkan korban sipil.

Langkah Turki ini mengikuti surat perintah serupa yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024 terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional yang diajukan oleh Afrika Selatan.