Pemerintah menugaskan TNI AD dan BAIS menjaga kilang serta terminal Pertamina mulai Desember 2025 sebagai bagian dari OMSP dan pengamanan objek strategis negara. | Pertamina

Kementerian Pertahanan menugaskan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik Badan Usaha Milik Negara, termasuk fasilitas Pertamina, mulai Desember 2025. 

Kebijakan ini disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025). Langkah tersebut diambil untuk memperkuat pengamanan infrastruktur energi yang dikategorikan sebagai objek strategis negara.

Penugasan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang memperluas mandat Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk pengamanan instalasi vital nasional. 

Sjafrie menjelaskan penempatan pasukan TNI AD akan didukung pemantauan intelijen oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) guna mendeteksi potensi ancaman serta memastikan kesiapsiagaan keamanan fisik di lapangan. 

Kebijakan ini muncul di tengah evaluasi pemerintah terhadap keamanan energi nasional dan kebutuhan menjaga aset negara dari risiko gangguan.

“Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina ini bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujar Sjafrie. Ia menegaskan bahwa pengamanan tersebut “juga bagian dari OMSP dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu.” Menurutnya, BAIS akan ikut memantau aktivitas di instalasi BUMN migas untuk mengidentifikasi indikasi ancaman lebih dini.

Langkah pengamanan ini juga terhubung dengan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang saat ini telah mencapai 150 satuan hingga November 2025. Pemerintah menargetkan tambahan 150 BTP per tahun sebagai bagian dari strategi mempertahankan objek vital dan kepentingan nasional. 

“Ini tidak dimaksudkan untuk ambisi teritorial, tetapi menjaga keutuhan wilayah dan industri strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara,” kata Sjafrie dalam kesempatan terpisah. Ia menyebutkan tiga pusat gravitasi pertahanan yang menjadi fokus utama: Jakarta, Aceh, dan Papua.

Di sisi lain, pengamanan fisik oleh TNI berlangsung di tengah sorotan terhadap tata kelola industri migas dan tantangan operasional Pertamina, termasuk keterbatasan kapasitas kilang yang belum seragam upgrade-nya. 

Sejumlah laporan publik menempatkan industri migas sebagai sektor berisiko tinggi sehingga penguatan keamanan dipandang relevan dengan agenda pemerintah menjaga keberlanjutan energi.

Komisi I DPR menyatakan akan mengawasi implementasi OMSP agar tetap sesuai mandat UU TNI dan tidak melewati batas kewenangan militer di ranah sipil. 

Sejauh ini, DPR menilai perlu adanya pengawasan ketat mengingat sejumlah ketentuan OMSP kini dapat dijalankan berdasarkan peraturan pelaksana tanpa selalu memerlukan keputusan politik tingkat tinggi.

Kolaborasi TNI, BAIS, dan Pertamina akan mulai berjalan pada Desember 2025 dengan fokus awal pada kilang dan terminal utama yang masuk daftar objek vital strategis negara.