Situs pemancar 5G Vodafone di Hattstedt, dekat Husum. | Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) resmi meluncurkan layanan Internet Rakyat berkecepatan hingga 100 Mbps seharga Rp100.000 per bulan pada 12 November 2025. Program itu dioperasikan melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama dan menggunakan jaringan 5G Fixed Wireless Access (FWA) berbasis Open RAN di pita frekuensi 1,4 GHz. 

Namun, pengamat telekomunikasi menilai keberlanjutannya berpotensi tertekan oleh rencana pemerintah mempercepat pembangunan 5G lewat lelang frekuensi 2,6 GHz.

Internet Rakyat dirancang sebagai opsi akses cepat bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber. 

Layanan ini menggunakan teknologi 5G FWA yang dikembangkan bersama Orex SAI Inc., perusahaan patungan NTT DOCOMO dan NEC Corporation. Pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut, mengingat kebutuhan pemerataan akses digital di berbagai daerah.

Di sisi lain, tantangan finansial masih besar. Telemedia Komunikasi Pratama harus membayar sekitar Rp400 miliar per tahun kepada pemerintah untuk penggunaan pita 1,4 GHz di Jawa, Maluku, dan Papua, beban yang dinilai cukup berat untuk layanan berbiaya rendah.

Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menyebut tarif murah Rp100.000 sebagai strategi penetrasi pasar yang tidak bisa berlangsung tanpa batas waktu. Ia menilai biaya operasional dan pengembalian investasi akan menentukan apakah program mampu bertahan dalam jangka panjang.

“Pengembalian investasinya berikut teknologi ke depannya menjadi tantangan tidak mudah, bisa saja penyesuaian tarif atau ada subsidi dari regulatornya, sehingga bisa bertahan dengan program dan komitmennya,” ujar Kamilov kepada Bisnis pada Kamis (20/11/2025). 

Ia menambahkan bahwa layanan FWA semacam ini dapat membantu daerah non-fiber, tetapi masa pakainya sangat bergantung pada stabilitas biaya dan dukungan ekosistem.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengebut persiapan lelang frekuensi 2,6 GHz untuk akselerasi pembangunan 5G nasional. 

Direktur Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan proses teknis sedang difinalkan agar lelang dapat dilakukan pada akhir 2025.

“Kemudian persiapan sedapat mungkin tahun ini, mudah-mudahan awal tahun depan bisa rilis lah,” ujar Denny di Jakarta.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur hasil lelang dimulai pada 2026. Ia mengatakan lelang 2,6 GHz diharapkan memperluas ketersediaan jaringan 5G sehingga dapat dirasakan masyarakat mulai tahun depan.

Kamilov menilai kolaborasi multipihak mulai dari penyedia layanan, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait diperlukan untuk memastikan investasi 5G FWA berjalan berkelanjutan di tengah dinamika industri telekomunikasi.