Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Alexander Sabar (Foto: Agus Siswanto Infopublik.id)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online di Indonesia turun tajam menjadi Rp155 triliun hingga kuartal ketiga 2025. Angka tersebut merosot 57 persen dibandingkan total transaksi sepanjang 2024 yang mencapai Rp359 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan data itu dalam konferensi pers bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Kamis (6/11/2025). 

“Artinya hingga saat ini, dengan kolaborasi yang sangat kuat di bawah arahan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan sampai 57 persen transaksi terkait dengan judi online,” ujar Ivan.

PPATK juga mencatat penurunan pada nilai deposit pemain judi online. Jika sepanjang 2024 tercatat Rp51 triliun, pada 2025 angkanya turun menjadi Rp24,9 triliun atau berkurang lebih dari 45 persen. Ivan memperkirakan tanpa intervensi pemerintah, total transaksi judi online tahun ini bisa menembus Rp1.000 triliun.

Pemblokiran masif dan penurunan jumlah pemain

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melaporkan telah memblokir 2.458.934 situs dan konten terkait judi online dalam periode 20 Oktober hingga 2 November 2025. 

Dari jumlah itu, 2,1 juta di antaranya merupakan situs berbasis web, sementara sisanya tersebar di berbagai platform seperti file sharing, Meta, Google, dan YouTube, mengutip data Kementerian Komunikasi dan Digital yang dirilis Kamis (6/11).

Langkah pemblokiran tersebut menurunkan akses masyarakat terhadap situs judi online hingga 70 persen. Selain itu, sebanyak 23.604 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring telah dilaporkan kepada PPATK untuk ditindaklanjuti.

Jumlah pemain judi online juga mengalami penurunan signifikan, dari 9,7 juta orang pada 2024 menjadi 3,1 juta orang di 2025, atau turun 68,32 persen. 

PPATK mencatat 80 persen pemain judi online berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Jumlah pemain dari kategori ini menurun dari 6,92 juta orang menjadi 2,21 juta orang.

Prioritas pemerintah Prabowo

Pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita. Kolaborasi lintas lembaga, termasuk PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum, disebut menjadi kunci penurunan aktivitas judi daring di Indonesia.

“Meskipun ada penurunan yang signifikan, jumlah Rp155 triliun ini masih sangat besar. Kami bersama PPATK menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dan menambah langkah-langkah pengawasan ke depan,” kata Meutya Hafid dalam kesempatan yang sama.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital, upaya bersama pemerintah tersebut menandai tren penurunan paling tajam sejak 2023, ketika transaksi judi online mulai menjadi perhatian utama lembaga keuangan dan otoritas digital nasional.