Foto: Gedung Departemen Keuangan Amerika Serikat (U.S. Department of the Treasury) di Washington D.C. (AFP/Yonhap)

Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Kamis (6/11) menjatuhkan sanksi terhadap tiga operator Hezbollah yang dituduh menyalurkan puluhan juta dolar dari Iran melalui sistem keuangan berbasis uang tunai di Lebanon. 

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan Washington agar kelompok bersenjata tersebut dilucuti, sementara serangan udara Israel terus menghantam sasaran Hezbollah di Lebanon selatan.

Dalam pernyataan resminya, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, John K. Hurley, mengatakan ketiga individu itu mengeksploitasi jaringan penukaran uang untuk memindahkan dana dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) kepada Hezbollah sepanjang tahun 2025. 

“Sejak Januari, IRGC-Qods Force telah menyalurkan lebih dari satu miliar dolar ke Hezbollah, sebagian besar melalui jaringan penukaran uang ini,” ujar Hurley dikutip dari Treasury.gov.

Mereka yang masuk daftar sanksi termasuk Ossama Jaber, anggota Hezbollah yang diduga mengelola konversi dana antara September 2024 dan Februari 2025 melalui perusahaan valuta asing Lebanon. 

Dua nama lainnya adalah Ja’far Muhammad Qasir, yang kini memimpin operasi keuangan Hezbollah setelah kematian ayahnya pada Oktober 2024, serta Samer Kasbar, direktur perusahaan afiliasi Hezbollah, Hokoul SAL Offshore.

Sanksi tersebut membekukan seluruh aset ketiga individu di wilayah yurisdiksi AS dan melarang warga maupun entitas Amerika melakukan transaksi dengan mereka. Departemen Keuangan memperingatkan, lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang disanksi dapat menghadapi hukuman sekunder.

Langkah ini diumumkan bertepatan dengan kunjungan Hurley ke kawasan Timur Tengah untuk membahas kerja sama regional dalam penegakan sanksi dan pencegahan pendanaan terorisme. Washington menilai jaringan keuangan Hezbollah menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi Lebanon karena mencampurkan dana ilegal dengan aktivitas bisnis sah. 

“Hezbollah telah merusak sistem keuangan Lebanon dengan menyamarkan pendanaan terorisme melalui penukaran uang tanpa izin,” kata Hurley.

Sanksi ini muncul di tengah upaya pemerintah Lebanon melaksanakan rencana yang didukung AS untuk melucuti senjata Hezbollah sebelum akhir 2025. Rencana tersebut digagas setelah gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah diberlakukan pada November 2024. Namun, situasi di lapangan tetap tegang.

Pada Kamis pagi, jet-jet tempur Israel dilaporkan mengebom sejumlah kota di Lebanon selatan, termasuk wilayah Tyre dan Nabatieh, dengan alasan menargetkan gudang senjata Hezbollah, menurut laporan ABC News dan PBS. 

Pemerintah Lebanon mengecam serangan itu sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata, sementara Israel menegaskan pihaknya “tidak akan membiarkan Hezbollah mempersenjatai diri kembali.”

Pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) mencatat ribuan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel sejak November tahun lalu. Data resmi pemerintah Lebanon menunjukkan sedikitnya 270 warga tewas akibat serangan udara sepanjang periode tersebut.

Hurley menambahkan, “Lebanon memiliki kesempatan untuk menjadi negara yang bebas, makmur, dan aman tetapi hal itu hanya dapat terjadi jika Hezbollah benar-benar dilucuti dan terputus dari pendanaan serta kendali Iran,” ujarnya seperti dikutip dari Treasury.gov.