Pemerintah siapkan Perpres yang melarang pabrikan memasok MBG dan mewajibkan bahan pangan diproduksi UMKM serta PKK lokal. |Dok. SPPG

Pemerintah akan melarang pabrik-pabrik besar menjadi supplier bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyerahkan seluruh penyediaan kepada UMKM serta kelompok PKK lokal. Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, sebagai bagian dari aturan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang tengah disusun pemerintah.

Nanik menyebut, larangan itu dimaksudkan untuk memastikan seluruh bahan pangan MBG diproduksi oleh pelaku usaha lokal. 

“Kita larang loh pabrikan nanti untuk menjadi, apa namanya, supplier. Jadi semua, misalnya biskuit lah atau apa itu, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat,” ujarnya dalam keterangan di Istana.

Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar program MBG mendorong produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas susu yang mulai sulit diperoleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Pemerintah menyiapkan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi dengan target produksi 3 juta liter per hari untuk memenuhi kebutuhan MBG sekaligus konsumsi nasional, sebagaimana diberitakan Antara dan Pantau.com.

Selain susu sapi, Nanik menjelaskan pemerintah juga akan meningkatkan produksi susu kedelai sebagai alternatif bahan dapur MBG. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid diminta membuka lahan pertanian baru untuk sayur-mayur, sementara kedelai yang selama ini banyak diimpor direncanakan mulai dibudidayakan secara masif di dalam negeri.

Kebutuhan kedelai dinilai mendesak karena setiap dapur MBG mengolah 200–300 kilogram tahu atau tempe per hari. “MBG ini banyak tahu tempe yang dibutuhkan, satu dapur itu 200–300 kilogram per hari,” kata Nanik seperti dikutip CNBC Indonesia.

Program MBG, yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025 dan telah menjangkau lebih dari 41,2 juta orang hingga November 2025 didorong menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan PKK.

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga meminta pengurangan sementara penggunaan telur ayam dalam menu MBG menjelang Natal dan Tahun Baru untuk menjaga stabilitas harga pangan. 

“Pak Presiden pesan ‘wah ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru, kemudian Lebaran, nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh’,” ujar Nanik dalam pemberitaan Antara.