Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | Instagram/ Airlangga Hartanto

Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan sebagai lembaga baru yang bertugas melengkapi peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mendampingi Presiden bertemu Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). 

Pembentukan dewan ini diarahkan untuk memperkuat kesehatan keuangan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan kerangka data nasional.

Airlangga menjelaskan, pemerintah menilai perlunya mekanisme terpadu yang tidak hanya berorientasi pada inklusi keuangan, tetapi juga pada aspek kesejahteraan finansial secara menyeluruh. 

Kunjungan Ratu Máxima dalam kapasitasnya sebagai Advocate for the UN Secretary-General on Financial Health turut menjadi momentum pembahasan reformasi data dan tata kelola keuangan.

“Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia menyebutkan dewan tersebut akan menghimpun berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, regulator, hingga pelaku industri keuangan.

Fokus utama dewan baru ini mencakup pengembangan sistem open data keuangan, peningkatan literasi, serta perluasan akses data yang dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh sektor perbankan, tetapi juga konsumen. 

Airlangga menambahkan, pemerintah akan mendorong integrasi digital ID, knowledge sharing, dan pendalaman sektor asuransi agar pengelolaan kesehatan keuangan nasional lebih terstruktur.

Dalam pertemuan yang sama, Prabowo menerima laporan capaian inklusi dan literasi keuangan terkini. Tingkat inklusi keuangan nasional disebut telah mencapai 92,7 persen, sedangkan literasi berada di level 66,64 persen, melampaui rata-rata negara OECD. 

Pemerintah juga menargetkan 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat akses layanan keuangan dan penyaluran bantuan.

“Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang didorong untuk memiliki rekening,” kata Airlangga menjelaskan arahan Presiden. Ia menegaskan bahwa perluasan akses rekening menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi kesejahteraan finansial masyarakat.

Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi Ratu Máxima yang selama ini aktif mendorong inklusi keuangan global, termasuk di Indonesia. 

Pertemuan di Istana Merdeka membahas percepatan transformasi layanan keuangan digital, perluasan akses kredit bagi pekerja dan pelaku UKM, serta peningkatan kualitas kesehatan finansial rumah tangga.