Sidang Umum Komite V Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesi ke-80 menetapkan Indonesia, yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), sebagai anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026–2032 pada Jumat (7/11/2025). (BPK)

Indonesia resmi bergabung sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Pemeriksa PBB untuk periode 2026–2032. Keputusan itu ditetapkan secara aklamasi dalam Sidang Umum Komite V PBB sesi ke-80 di Markas Besar PBB, New York, pada Jumat (7/11) waktu setempat.

Dengan terpilihnya Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan menggantikan China National Audit Office yang masa jabatannya berakhir pada 30 Juni 2026. 

Selama enam tahun ke depan, BPK akan bergabung dengan Cour des Comptes (Prancis) dan Tribunal de Contas da União (Brasil) untuk melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan serta tata kelola berbagai lembaga, dana, dan program PBB.

Wakil Ketua BPK Budi Prijono, yang memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut, menyebut keanggotaan ini sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap kredibilitas lembaganya. 

“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa BPK berperan aktif dalam mendorong praktik tata kelola yang baik di tingkat global. Indonesia menunjukkan diri sebagai mitra yang kompeten, tepercaya, dan berkontribusi nyata,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip dari situs BPK, Sabtu (8/11).

Dukungan terhadap pencalonan Indonesia disebut telah dibangun sejak 2021 melalui diplomasi aktif antara BPK dan Kementerian Luar Negeri, baik secara bilateral maupun di berbagai forum internasional. Langkah ini berhasil mengamankan dukungan dari mayoritas negara anggota PBB, terutama di kawasan Asia-Pasifik.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menilai keterpilihan tersebut datang pada momen penting, di tengah upaya reformasi sistem dan tata kelola PBB. 

“Sebagai anggota UN BoA, BPK diharapkan dapat berkontribusi memperkuat tata kelola global, khususnya dalam aspek keuangan dan manajemen di PBB,” kata Arrmanatha dalam pernyataan yang dikutip dari Antara.

BPK membawa semangat Strategic Partner for Better Governance dalam menjalankan mandatnya di Dewan Pemeriksa. Lembaga ini berkomitmen mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan PBB melalui audit independen yang profesional dan inovatif.

Selain terpilih sebagai anggota UN BoA, BPK juga dijadwalkan menjabat sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) untuk periode 2028–2031, sekaligus menjadi tuan rumah Kongres INCOSAI XXVI pada 2028.