Harga kelapa di tingkat petani melonjak hingga 500 persen setelah program hilirisasi perkebunan dimulai. (Diskominfo Kepri)


Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan lonjakan harga kelapa bulat di tingkat petani hingga 500 persen sejak program hilirisasi perkebunan berjalan. Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (7/11/2025), Amran mencontohkan harga kelapa di Maluku Utara yang sebelumnya hanya Rp600 per butir kini naik menjadi Rp3.500. Pemerintah menargetkan harga dapat terus meningkat hingga Rp6.000 per butir.

“Kami harap, harganya minimal Rp5.000 dan bisa naik 1.000 persen, Rp6.000 berarti 1.000 persen,” kata Amran dalam keterangannya. 

Ia menjelaskan, kenaikan harga ini merupakan hasil dari percepatan hilirisasi yang mendorong petani untuk tidak lagi menjual kelapa mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk turunan seperti minyak kelapa murni (VCO), santan, dan bahan industri lainnya.

Pemerintah bersama Kementerian Investasi/BKPM telah menyepakati rencana investasi senilai Rp371 triliun untuk memperkuat hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hortikultura. 

Kesepakatan itu tercapai setelah rapat finalisasi antara Mentan Amran dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, pada Jumat (7/11).

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami bergerak cepat bersama Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi. Total rencana Rp371 triliun akan kita arahkan ke sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan,” ujar Amran, dikutip dari CNBC Indonesia.

Investasi jumbo ini diperkirakan menyerap hingga delapan juta tenaga kerja, dengan target tiga juta pekerja dalam tiga tahun pertama. Rosan menambahkan, hilirisasi di bidang pertanian dan perkebunan memiliki dampak sosial ekonomi yang lebih luas dibanding sektor mineral. 

“Dari sisi investasi mungkin lebih banyak di mineral, tapi penciptaan lapangan kerja di hilirisasi pertanian jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Saat ini nilai ekspor kelapa Indonesia mencapai sekitar Rp24 triliun per tahun. Amran menilai, dengan hilirisasi penuh sesuai peta industri, nilai itu secara teoritis bisa melonjak hingga 100 kali lipat atau mencapai Rp2.400 triliun. 

“Kalau hanya 50 kali lipat pun sudah luar biasa,” katanya.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan 20 pabrik pengolahan kelapa di berbagai daerah penghasil utama. Sejumlah provinsi seperti Riau, Jambi, dan Bangka Belitung telah mengajukan rencana pembangunan pabrik. 

Dua investor besar dari China juga telah menggelontorkan investasi senilai US$100 juta atau sekitar Rp1,6 triliun untuk membangun dua fasilitas pengolahan yang diperkirakan menyerap 5.000 tenaga kerja.

Program hilirisasi ini diharapkan memperkuat rantai nilai sektor kelapa nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di sentra produksi.