China menolak Jepang menjadi anggota tetap DK PBB setelah pernyataan PM Sanae Takaichi soal Taiwan, memicu ketegangan diplomatik dan pembatasan perjalanan. | UNTV

China menegaskan Jepang tidak layak menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sikap itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (19/11/2025), merespons pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait kemungkinan pengerahan militer Jepang jika terjadi serangan terhadap Taiwan.

Mao menjelaskan bahwa Jepang “tidak berada dalam posisi memikul tanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional”, merujuk pada riwayat agresi Jepang pada Perang Dunia II serta kunjungan berulang sejumlah pejabat Tokyo ke Kuil Yasukuni yang memuat nama 14 penjahat perang Kelas A. 

“Negara seperti ini tidak layak menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” ujar Mao dalam keterangan resminya.

Kontroversi pernyataan Takaichi soal Taiwan

Ketegangan terbaru dipicu oleh pernyataan PM Takaichi dalam sidang parlemen pada 7 November 2025. Ia menyebut serangan bersenjata terhadap Taiwan yang mengancam “kelangsungan hidup Jepang” bisa menjadi dasar bagi Tokyo untuk mengerahkan Pasukan Bela Diri berdasarkan konsep collective self-defense.

Pernyataan itu langsung ditolak China dan disebut sebagai upaya mencampuri urusan dalam negeri Beijing. Kementerian Luar Negeri China menilai ucapan Takaichi melanggar hukum internasional dan menantang tatanan pasca-Perang Dunia II. Takaichi sejauh ini menolak menarik ucapannya.

Selain kecaman verbal dari pusat pemerintahan, reaksi keras juga muncul di tingkat perwakilan daerah. Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, mengunggah pernyataan bernada ancaman yang ditujukan kepada Takaichi. Unggahan itu memicu protes resmi dari Tokyo, yang meminta Beijing memberikan klarifikasi dan menarik komentar tersebut.

Di saat bersamaan, Beijing mendorong warganya menghindari perjalanan ke Jepang. Maskapai-maskapai China menawarkan pengembalian dana dan penjadwalan ulang tiket menuju Jepang, sehingga memicu gelombang pembatalan dalam jumlah besar pada pertengahan November. 

Otoritas di China juga menunda atau membekukan rilis beberapa film dan animasi Jepang, termasuk Crayon Shin-chan dan Cells at Work!, mengikuti meningkatnya sentimen publik.

Sejumlah laporan media menambahkan bahwa China menangguhkan impor produk laut Jepang, merujuk pada alasan keselamatan yang dikaitkan dengan isu pembuangan air limpasan Fukushima. Tokyo menilai tindakan itu tidak proporsional dan meminta penjelasan lebih lanjut.

Kritik terhadap Jepang juga disampaikan di forum internasional. Wakil Tetap China untuk PBB, Fu Cong, dalam sidang Majelis Umum ke-80 pada 18 November 2025.

Pernyataan Fu muncul saat pembahasan reformasi DK PBB yang selama bertahun-tahun mengupayakan penambahan anggota tetap. Saat ini kursi tetap hanya ditempati oleh China, Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Latar belakang sensitivitas isu

Hubungan China–Jepang memang kerap berhadapan dengan sejumlah isu sensitif, mulai dari sengketa sejarah, kebijakan keamanan, hingga klaim teritorial di Senkaku/Diaoyu. 

Beijing secara konsisten memprotes setiap kunjungan pejabat Jepang ke Kuil Yasukuni, yang dianggap mengabaikan kejahatan perang masa lalu.

Isu Taiwan menjadi titik paling krusial. China menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya, sehingga pernyataan negara lain terkait kemungkinan intervensi militer selalu dipandang sebagai garis merah. Di sisi lain, Jepang memperkuat posisinya di kawasan bersama Amerika Serikat dan sekutu regional, terutama dalam konteks keamanan maritim.

Meningkatnya tensi membuat hubungan politik kedua negara kembali tegang. Para analis memperkirakan langkah-langkah pembatasan perjalanan dan penundaan distribusi produk budaya Jepang dapat memukul sektor pariwisata dan hiburan Jepang. Saham perusahaan maskapai dan industri hiburan Jepang sempat tertekan setelah gelombang pembatalan tiket dari China.

Pada level keamanan, eskalasi retorika dikhawatirkan menambah risiko gesekan di Laut China Timur. Peningkatan patroli maritim di sekitar pulau Senkaku/Diaoyu dalam situasi panas seperti ini dinilai dapat memicu insiden tak disengaja.