Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI memblokir akses keluar-masuk Bangka Belitung untuk menghentikan lebih dari 1.000 tambang timah ilegal. (bpkp.go.id)

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memblokir seluruh akses keluar dan masuk ke Pulau Bangka dan Belitung dalam operasi besar-besaran memberantas tambang timah ilegal. Langkah ini diumumkan dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Jakarta pada pekan ini.

Prabowo mengungkap, terdapat lebih dari 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang menyebabkan Indonesia kehilangan hingga 80% produksi timah nasional akibat penyelundupan. 

“Saya katakan ini harus dihentikan,” tegasnya di hadapan peserta forum, seperti dikutip dari detikFinance (19/10).

Menurut Prabowo, operasi terpadu kini melibatkan berbagai unsur militer, mulai dari kapal perang, pesawat, helikopter, hingga drone yang memantau langsung aktivitas di wilayah tambang. Ia menegaskan tak ada kapal yang dapat keluar atau masuk tanpa pengawasan militer.

Dari operasi tersebut, pemerintah mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga miliaran dolar AS. Produksi timah nasional ditargetkan bisa pulih ke level semula tahun depan, bahkan berpotensi meningkat tiga sampai empat kali lipat.

Selain tambang timah, Prabowo juga menyoroti 5 juta hektare kebun sawit ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah, katanya, sudah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare di antaranya. 

“Saya perintahkan TNI dampingi Kejaksaan dan auditor negara untuk eksekusi di lapangan,” ujarnya.

Bangka dan Belitung selama ini dikenal sebagai pusat industri timah nasional. Namun, aktivitas tambang ilegal yang masif telah menjadi persoalan lama, menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan praktik penyelundupan lintas negara.

Menurut laporan sejumlah media, sebagian besar timah Indonesia diselundupkan melalui jalur laut, sementara banyak smelter ilegal beroperasi tanpa izin resmi. Sejumlah penegakan hukum sebelumnya juga telah dilakukan, termasuk penyitaan aset tambang dan smelter oleh aparat penegak hukum, seperti dilaporkan Reuters.

Dalam keterangan Sekretariat Kabinet, pemerintah menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk pada sektor sumber daya alam. 

“Operasi terhadap tambang timah ilegal di Bangka Belitung menjadi contoh konkret upaya itu,” tulis pernyataan resmi Setkab.

Meski begitu, beberapa data yang disampaikan Prabowo masih perlu verifikasi lebih lanjut. Angka kehilangan 80% produksi timah nasional serta jumlah 1.000 tambang ilegal belum dikonfirmasi melalui data terbuka dari kementerian terkait atau lembaga riset independen.

Meskipun begitu, langkah blokade dan operasi terpadu ini disebut sebagai tindakan paling tegas pemerintah dalam dua dekade terakhir terhadap praktik tambang ilegal di Bangka Belitung — wilayah yang menyumbang lebih dari separuh ekspor timah dunia.