Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Bali sebagai pusat keuangan regional melalui skema family office untuk menarik investasi global. (Istimewa)

Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Bali sebagai pusat keuangan regional melalui skema family office untuk menarik investasi global. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan arus investasi.

Rencana tersebut diumumkan awal pekan ini dan akan dimodelkan seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab. 

Kawasan keuangan di Bali nantinya akan dilengkapi dengan pembebasan pajak, regulasi khusus, dan proses birokrasi yang lebih sederhana untuk memudahkan investor asing masuk ke Indonesia.

Proyek ambisius ini melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dengan dukungan penasihat informal Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara sekaligus pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio. 

Juru bicara DEN Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah ingin menciptakan kawasan keuangan yang modern dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional.

“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional,” ujar Jodi Mahardi dalam keterangan resminya, Senin (13/10).

Ray Dalio, yang beberapa kali bertemu dengan pejabat ekonomi Indonesia, disebut terkesan dengan fundamental ekonomi nasional yang tetap solid di tengah ketidakpastian global. 

Menurut laporan internal DEN, Dalio menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten di kisaran 5%, inflasi rendah, serta rasio utang pemerintah yang terkendali sebagai faktor daya tarik bagi investor jangka panjang.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan proyek tersebut. 

“Presiden sudah menyetujui pengembangan pusat keuangan di Bali. Ini bagian dari strategi besar menarik investasi,” ujar Luhut.

Rencana ini muncul di tengah perlambatan investasi dan menurunnya kepercayaan konsumen pada kuartal ketiga 2025. 

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029, jauh di atas proyeksi Bloomberg Intelligence yang memperkirakan pertumbuhan hanya sekitar 4,9% pada 2025. 

Untuk mencapai target itu, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi langsung mencapai Rp13.000 triliun atau sekitar US$784 miliar dalam empat tahun ke depan.

Namun, tidak semua pihak mengetahui detail rencana tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait proyek itu. 

Saat ditemui wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10), ia mengatakan, “Enggak tahu saya. Saya enggak tahu,” singkat Purbaya.

Sementara itu, sumber di lingkaran Istana Kepresidenan menyebut pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang baru sebagai dasar hukum pembentukan kawasan keuangan khusus di Bali. Pembahasan RUU ini diperkirakan akan diajukan ke DPR sebelum akhir tahun.

Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Bali akan menjadi pusat aktivitas family office dan lembaga keuangan internasional di kawasan Asia Tenggara, sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi global baru di 2030.