Menjelang setahun Prabowo-Gibran, lapangan kerja melonjak 665.000 orang. Koperasi Merah Putih & revitalisasi transmigrasi dorong ekonomi daerah. (Getty Images)

Menjelang genap satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah. 

Data resmi Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan, penciptaan lapangan kerja pada kuartal II 2025 mencapai 665.000 orang, melonjak tiga kali lipat dibanding rata-rata 200.000 per kuartal pada pemerintahan sebelumnya.

"Kalau dibandingkan lima tahun lalu yang di angka sekitar 220.000, ini juga tiga kali lipat," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/10/2025).

Selain penciptaan lapangan kerja, pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025, melampaui usulan awal 6%. 

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mencatat, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu telah disalurkan kepada 15,2 juta pekerja sektor formal, sementara pelatihan vokasi menyasar 724.251 orang.

Program pembangunan daerah melalui 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencapai momentum penting dengan pelaksanaan groundbreaking serentak pada 17 Oktober 2025. 

PWakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menegaskan, "Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar simbol, tapi fondasi untuk kemandirian ekonomi rakyat."

Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menjelaskan pembangunan gerai dan pergudangan ini merupakan tahap awal pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDKMP. Pembangunan ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk TNI, untuk mempercepat infrastruktur ekonomi desa.

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tercatat sebagai daerah tercepat membentuk koperasi merah putih dengan 290 unit hingga pertengahan Oktober 2025. 

Dari jumlah itu, 14 koperasi sudah memiliki gerai fisik siap operasi. Seluruh koperasi diwajibkan menyetor 20 persen keuntungan bersih kepada desa untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam konteks pembangunan kewilayahan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai motor pemerataan ekonomi nasional. 

Pemerintah telah menyelesaikan persoalan sertifikat hak milik yang tertunda hingga 38 tahun, dengan penerbitan lebih dari 7.000 SHM bagi transmigran selama satu tahun terakhir.

Kementerian Transmigrasi meluncurkan lima program unggulan (5T): Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong. 

Program Transmigrasi Patriot menempatkan 2.000 mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi terbaik di 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan riset potensi ekonomi lokal.

Kolaborasi lintas kementerian di bawah koordinasi AHY mencakup ATR/BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, serta Transmigrasi, yang bekerja sama mengembangkan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT). 

Model pembangunan terpadu ini diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah dan menjadi laboratorium pembangunan inklusif dari desa menuju kota.