Pemerintah mengalokasikan dana Rp25 miliar untuk mengaudit 80 pondok pesantren yang dinilai rawan ambruk. Langkah ini diambil usai tragedi runtuhnya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo yang menewaskan 67 santri. (Getty Images)

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk mengaudit 80 pondok pesantren yang dinilai memiliki risiko tinggi kerusakan bangunan. Langkah ini diambil sebagai respons atas tragedi runtuhnya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan 67 santri pada 29 September 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan audit tahap pertama akan difokuskan pada pesantren dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap keselamatan santri.

“Untuk pesantren, baru sekitar 80 ponpes yang sedang dalam proses audit,” ujar Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin usai memimpin rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat (17/10).

Menurutnya, langkah cepat ini diambil agar tidak ada lagi korban akibat bangunan pesantren yang tidak layak huni atau tidak sesuai standar konstruksi. Audit dilakukan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama, serta pemerintah daerah.

Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan, audit akan memprioritaskan pesantren dengan lebih dari 1.000 santri, bangunan berusia di atas 10 tahun, serta struktur bertingkat lebih dari dua lantai.

“Anggaran untuk me-review 80 sampling pertama batch 1 itu sekitar Rp25 miliaran,” kata Dody.

Ia menambahkan, pemerintah juga telah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren untuk mempercepat proses audit, sertifikasi bangunan, hingga rehabilitasi bagi pondok pesantren yang dinilai rawan ambruk.

Sebagai bagian dari inisiatif keselamatan ini, Kementerian PUPR membuka hotline 158 dan WhatsApp Center 0815 10000 158 bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi soal keandalan bangunan.

“Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, bisa melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan,” jelas Dody.

Layanan ini tidak hanya ditujukan untuk pondok pesantren, tetapi juga panti asuhan, sekolah, dan yayasan. Dody memastikan, tim teknis dari PUPR di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan tanpa biaya.

Tragedi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, menjadi pemicu utama langkah audit ini. Bangunan tiga lantai yang sedang dalam tahap renovasi ambruk saat para santri menunaikan salat Asar. 

Hasil penyelidikan sementara menunjukkan pondasi tidak mampu menahan beban pengecoran lantai empat, sehingga menyebabkan keruntuhan total.

Sejumlah pihak menyambut baik langkah pemerintah ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai audit tersebut penting untuk memastikan keamanan santri di seluruh Indonesia.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah. Keamanan dan keselamatan santri harus jadi prioritas,” ujar Ketua PBNU Bidang Pendidikan, KH Ahmad Fahrur Rozi, saat dihubungi terpisah.

Pemerintah menargetkan audit tahap pertama selesai dalam beberapa bulan ke depan sebelum diperluas ke ratusan pesantren lain di berbagai provinsi. Dody berharap, langkah ini menjadi awal dari penataan besar-besaran terhadap bangunan pendidikan keagamaan di Indonesia.