Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan kementerian dan lembaga yang belum optimal menyerap anggaran. (Kemenkeu)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan tegas kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang belum maksimal menyerap anggaran tahun 2025. Ia menegaskan bahwa dana yang tidak digunakan hingga akhir Oktober akan dipindahkan ke pos belanja lain atau digunakan untuk mengurangi utang negara.

Purbaya menyampaikan hal itu usai menghadiri acara “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

“Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangi utang, atau saya pakai untuk bayar utang,” ujar Purbaya di hadapan wartawan.

Ia memberikan batas waktu dua minggu bagi K/L untuk menunjukkan progres serapan anggaran. Kementerian Keuangan disebut akan menilai hasilnya pada akhir Oktober. 

“Masih ada dua minggu, kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya nggak terlalu jelas, saya potong,” tegasnya.

Menurut Purbaya, langkah ini bukan untuk menekan lembaga tertentu, melainkan memastikan dana publik benar-benar tersalurkan sesuai kebutuhan. 

“Tujuannya bukan menargetkan siapa-siapa, tapi agar anggaran yang sudah disiapkan bisa segera dipakai dan berdampak ke masyarakat,” ujarnya.

Data Kementerian Keuangan per September 2025 mencatat realisasi belanja K/L baru mencapai 62,8 persen dari total pagu anggaran. Masih terdapat sekitar Rp1.292,7 triliun yang harus dibelanjakan pemerintah dalam tiga bulan terakhir tahun fiskal ini.

Beberapa K/L tercatat memiliki serapan paling rendah. Badan Gizi Nasional (BGN) baru membelanjakan Rp19,7 triliun atau 16,9 persen dari pagu Rp116,6 triliun. 

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat realisasi Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari Rp85,7 triliun, sementara Kementerian Pertanian baru menyerap Rp9 triliun atau 32,8 persen dari Rp27,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa percepatan belanja pemerintah menjadi kunci menjaga momentum ekonomi nasional. 

“Kita perlu optimalisasi pelaksanaan belanja, karena ini menyangkut daya beli masyarakat, kesejahteraan publik, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa bulan lalu.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan terus melakukan evaluasi berkala terhadap serapan anggaran setiap K/L. 

Pemerintah menilai percepatan belanja publik akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan upaya mendorong pertumbuhan menuju target 8 persen tahun depan.