Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sudah bermasalah sejak awal pengerjaan. Pernyataan itu disampaikan Luhut saat menghadiri acara di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025).
“Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang,” kata Luhut dalam pernyataannya.
Ia menjelaskan, begitu ditunjuk menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung, proyek tersebut dalam kondisi tidak sehat dan memerlukan audit menyeluruh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut Luhut, audit itu dilakukan untuk menilai ulang struktur keuangan dan pelaksanaan proyek yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan Indonesia–Tiongkok yang mengelola Whoosh.
Setelah audit, pemerintah juga melakukan serangkaian perundingan dengan pihak Tiongkok untuk mencari solusi.
“Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” ujar Luhut.
Ia menambahkan, langkah itu diambil agar proyek strategis nasional tersebut bisa tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.
Luhut menegaskan, pemerintah tidak pernah meminta dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat.
“Tidak ada APBN untuk bayar utang itu. Yang kita lakukan sekarang adalah restrukturisasi,” katanya.
Ia menyebut, pemerintah Tiongkok sudah menyatakan kesiapan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Namun, proses itu belum berjalan sepenuhnya karena menunggu terbentuknya tim resmi lewat keputusan presiden (Keppres).
“Kita tinggal tunggu Keppres supaya tim resmi bisa negosiasi,” ujar Luhut.
Pernyataan Luhut ini memperkuat kabar lama bahwa proyek kereta cepat sempat mengalami pembengkakan biaya.
Berdasarkan data yang dipublikasikan berbagai media, biaya pembangunan Whoosh naik dari sekitar US$6 miliar menjadi lebih dari US$7,2 miliar akibat perubahan desain dan keterlambatan konstruksi.
Sementara itu, pihak KCIC dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa proyek sudah beroperasi secara komersial sejak Oktober 2023 dan terus berupaya menekan biaya operasional.
“Kami fokus meningkatkan efisiensi dan memperluas basis penumpang agar proyek ini berkelanjutan secara finansial,” ujar juru bicara KCIC saat dikonfirmasi, Jumat (17/10).
Adapun BPKP, lewat keterangan yang dirilis pada 2023, membenarkan bahwa lembaganya pernah melakukan audit terhadap proyek kereta cepat untuk memastikan transparansi penggunaan dana. Audit tersebut mencakup aspek biaya, jadwal proyek, serta kepatuhan terhadap regulasi investasi asing.
Kereta cepat Jakarta–Bandung menjadi proyek infrastruktur besar pertama hasil kerja sama Indonesia dan Tiongkok dengan kecepatan operasi hingga 350 km per jam. Proyek ini dikelola oleh konsorsium KCIC dengan komposisi saham 60 persen milik Indonesia dan 40 persen milik Tiongkok.
Meski sudah dioperasikan secara penuh, proyek ini masih menghadapi tekanan keuangan dan menjadi sorotan publik karena beban utangnya yang besar. Pemerintah berharap restrukturisasi dengan Tiongkok bisa meringankan beban tersebut tanpa menambah tanggungan negara.

0Komentar