Kepala BGN, Dadan Hindayana. (Sekretariat Presiden)


Pemerintah India akan memberikan bimbingan teknis kepada Indonesia untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan tim BGN ke India beberapa waktu lalu untuk mempelajari model program makan gratis di negara tersebut. 

India dikenal memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan program makan gratis bagi anak sekolah melalui inisiatif seperti The Akshaya Patra Foundation.

“Saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2025).

Menurut Dadan, fokus kerja sama dengan India mencakup tiga hal utama, yaitu,  pengawasan pelaksanaan program, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan institusi pelaksana MBG.

Ia menegaskan, penguatan aspek teknis menjadi penting mengingat skala program yang terus membesar sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Potensinya melayani 39,5 juta penerima manfaat. Insyaallah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta,” tutur Dadan.

BGN mencatat, hingga Oktober 2025, penyerapan anggaran program MBG telah mencapai Rp35,6 triliun atau sekitar 50,1 persen dari total pagu tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat bisa menembus 82,9 juta orang pada akhir tahun.

“Kami akan kejar di dua bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta. Pak Presiden akan mengapresiasi itu, meskipun akan memaklumi kalau, misalnya, 75 juta bisa tercapai,” katanya.
Rapat Evaluasi di Istana

Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, yang dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih. Rapat tersebut membahas perkembangan sejumlah program prioritas nasional, termasuk MBG.

Sumber dari lingkungan Istana menyebut, Presiden meminta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program tersebut.

Program MBG sendiri diluncurkan sebagai inisiatif strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak sekolah, anak pra-sekolah, serta ibu hamil dan menyusui. Program ini mendapat alokasi anggaran awal sebesar Rp71 triliun dengan sasaran awal sekitar 19,47 juta penerima manfaat.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah juga membentuk National Centre of Excellence (NCoE) MBG bekerja sama dengan IPB University, UNICEF, dan BGN. Pusat tersebut berfungsi sebagai lembaga riset dan pelatihan untuk menjamin mutu pelaksanaan program di lapangan.

BGN menargetkan penerapan prinsip zero incidents atau nol kejadian dalam penyediaan makanan bergizi, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan dan kebersihan dapur.
Setiap SPPG diwajibkan memenuhi standar nasional keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah, serta mengikuti pelatihan manajemen operasional dan gizi.

Menurut kajian UNICEF dan sejumlah lembaga riset, keberhasilan program makan gratis di berbagai negara ditentukan oleh tiga faktor utama: hasil gizi dan kesehatan, teknis pelaksanaan serta tata kelola, dan partisipasi pemangku kepentingan.

Melalui kerja sama dengan India, pemerintah berharap bisa mengadopsi praktik terbaik dari negara tersebut, yang dinilai berhasil mengelola program makan gratis berskala nasional dengan efisiensi tinggi dan sistem pengawasan yang ketat.