Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Bank Sentral Ukraina untuk menurunkan nilai hryvnia menjelang negosiasi paket pinjaman baru senilai US$8 miliar. (GMK Center)


Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Bank Nasional Ukraina (NBU) untuk menurunkan nilai tukar hryvnia menjelang negosiasi paket pinjaman baru senilai 8 miliar dolar AS. Desakan itu memunculkan ketegangan baru antara lembaga keuangan global yang berbasis di Washington tersebut dengan pejabat Ukraina yang khawatir terhadap dampak ekonomi dan politik dari pelemahan mata uang.

Menurut laporan Bloomberg, IMF menilai devaluasi terkendali dapat memperkuat posisi fiskal Ukraina dengan meningkatkan penerimaan anggaran dalam denominasi mata uang lokal. 

Pasalnya, sebagian besar kontrak ekspor Ukraina dihargai dalam dolar AS atau euro, sehingga penurunan nilai hryvnia berpotensi memperbesar nilai tukar hasil ekspor ketika dikonversi ke dalam mata uang nasional.

Namun, langkah itu ditolak oleh pejabat Bank Nasional Ukraina yang menilai risiko inflasi dan keresahan publik masih terlalu besar. 

“Kami memahami logika ekonomi IMF, tapi devaluasi di tengah perang bisa memicu ketidakstabilan sosial,” ujar seorang pejabat bank sentral yang dikutip media setempat, tanpa menyebut nama karena sensitifnya isu tersebut.


Negosiasi baru senilai $8 miliar

Perselisihan soal kebijakan nilai tukar ini muncul di tengah pembahasan pengganti program IMF sebelumnya senilai 15,6 miliar dolar AS yang akan berakhir tahun depan. Dari jumlah itu, Ukraina telah menerima sebagian besar dana. 

Paket baru senilai 8 miliar dolar AS disebut akan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara yang telah memasuki tahun keempat perang melawan Rusia.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, dijadwalkan mengunjungi Kyiv dalam beberapa bulan mendatang guna memperkuat dukungan dan melanjutkan diskusi tentang program baru tersebut. Kunjungan terakhir Georgieva ke ibu kota Ukraina berlangsung pada Februari 2023, sekitar setahun setelah invasi Rusia dimulai.

Seorang pejabat IMF yang dikutip Bloomberg menyebut, langkah devaluasi bisa menjadi strategi realistis untuk menyeimbangkan anggaran negara. 

“Pendapatan ekspor dalam dolar atau euro akan meningkat dalam nilai nominal ketika dikonversi ke hryvnia. Itu dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah,” ujarnya.


Anggaran 2026 dalam tekanan berat

Ukraina kini tengah menyiapkan rancangan anggaran 2026 dengan defisit diperkirakan mencapai 18,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar 41,5 miliar dolar AS. Pemerintah berencana mengalokasikan 55,7 miliar dolar AS untuk belanja pertahanan, setara hampir 25% dari PDB.

Cadangan devisa Ukraina tercatat 46,5 miliar dolar AS per 1 Oktober 2025, cukup untuk menutup sekitar 5,1 bulan impor. Meski tergolong kuat, ketergantungan Ukraina terhadap bantuan finansial Barat masih tinggi untuk menambal defisit besar tersebut.

Data ekonomi terbaru menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Inflasi turun menjadi 11,9% pada September 2025, dari 13,2% sebulan sebelumnya—terendah dalam sembilan bulan terakhir. 

Nilai tukar hryvnia juga relatif stabil di kisaran 41,85 per dolar AS per 17 Oktober, jauh lebih baik dibanding awal invasi Rusia pada 2022.


Kekhawatiran akan inflasi

Pejabat Ukraina menilai devaluasi akan membawa risiko politik yang signifikan. Pengalaman krisis sebelumnya membuat masyarakat sensitif terhadap kenaikan harga. 

“Kita tidak ingin mengulangi masa-masa ketika harga bahan pokok melonjak dua kali lipat dalam hitungan minggu,” ujar seorang anggota parlemen dari partai pendukung pemerintah kepada media lokal.

Sementara itu, sumber IMF menyebutkan bahwa kebijakan moneter yang terlalu ketat bisa menghambat pertumbuhan dan memperlambat pemulihan ekonomi. 

“Kami menghormati posisi NBU, tapi ruang kebijakan fiskal Ukraina semakin sempit. Beberapa penyesuaian mungkin diperlukan,” katanya.

Ketegangan antara IMF dan otoritas Ukraina ini menambah dinamika baru dalam hubungan kedua pihak, di tengah upaya Kyiv mencari dukungan internasional yang berkelanjutan di tahun keempat perangnya dengan Rusia.