Bahlil Lahadalia menegaskan kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo bukan tanggung jawab pemerintah. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) swasta bukanlah tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, penyediaan stok BBM di SPBU non-Pertamina sepenuhnya menjadi urusan pelaku usaha.

"Kewajiban pemerintah adalah memastikan bahwa stok BBM kita cukup," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (2/10), seperti dikutip dari Antara. Ia menepis anggapan bahwa kelangkaan pasokan disebabkan oleh minimnya stok nasional. 

Pemerintah, kata dia, telah memastikan ketersediaan stok BBM untuk seluruh jenis mulai dari RON 92, RON 95, RON 98, hingga Pertalite (RON 90) cukup untuk kebutuhan hingga 21 hari. Kuota impor juga telah dinaikkan 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo telah terjadi sejak Agustus lalu. Pemerintah bersama Pertamina dan pelaku usaha sempat menyepakati solusi penyediaan stok tambahan dalam bentuk base fuel bahan bakar mentah yang belum diberi aditif atau pewarna untuk kemudian diolah sesuai standar masing-masing perusahaan.

Namun, rencana tersebut batal terwujud. Kesepakatan pembelian antara Pertamina dan dua operator utama, yakni Vivo dan BP-AKR, gagal setelah hasil uji laboratorium terhadap kargo impor menunjukkan kandungan etanol sebesar 3,5 persen. 

Meskipun masih jauh di bawah ambang batas regulasi pemerintah sebesar 20 persen, kedua perusahaan menolak karena tidak sesuai dengan spesifikasi produk mereka.

"Perusahaan swasta tidak mau menggunakan BBM yang mengandung etanol. Itu spesifikasi di mereka sendiri, bukan berarti tidak dalam toleransi," jelas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, dikutip dari Kompas. Ia menambahkan, kandungan etanol dalam base fuel umum ditemukan dalam biofuel di banyak negara.

Shell sendiri belum memutuskan langkah pembelian karena masih terkendala proses birokrasi internal. 

Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman meskipun 100.000 barel base fuel tidak terserap oleh operator swasta. 

"Pasokan tersebut akan digunakan sendiri oleh Pertamina tanpa menimbulkan kerugian," kata Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar. 

Ia menambahkan, negosiasi dengan pihak swasta masih terus berjalan dan kerja sama tetap dimungkinkan jika kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan masing-masing SPBU.

Bahlil kembali menekankan bahwa mekanisme bisnis ke bisnis (business to business / B2B) sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemerintah, kata dia, hanya berperan sebagai penghubung antara Pertamina dan operator SPBU swasta.

“Peluang tetap terbuka bagi SPBU swasta untuk membeli base fuel dari Pertamina ke depan, selama proses B2B berjalan sesuai spesifikasi dan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah menegaskan posisinya hanya sebagai regulator yang memastikan ketersediaan stok secara nasional, sementara pemenuhan pasokan di level SPBU swasta harus diupayakan secara aktif oleh masing-masing perusahaan.