Wakil ketua DPRD Jawa Barat mengungkapkan gaji bersih anggota dewan hanya sekitar Rp15 juta per bulan setelah dipotong cicilan bank, iuran fraksi, arisan, dan asuransi dari total penghasilan kotor Rp92 juta. (jabarnews.com)

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa penghasilan bersih anggota dewan jauh lebih kecil dibanding angka total yang sering dipersepsikan publik. Dari total penghasilan sekitar Rp92,6 juta per bulan, setelah dipotong cicilan pinjaman, iuran fraksi, arisan, dan asuransi, dirinya hanya menerima Rp15 juta.

Pernyataan itu disampaikan Iswara dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/9/2025). Ia menegaskan bahwa hampir semua anggota DPRD Jabar memiliki pinjaman di Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutup biaya sewa atau cicilan rumah di Bandung.

“Sekarang kalau dipotong misalnya kita berkurang nanti berapa misalnya, teman-teman akhirnya harus nombok, cicilan ke BJB. Tapi kami siap lah kalau memang ini permintaan masyarakat. Mungkin kita akan nombok nanti per bulan jadinya,” tutur Iswara.

Berdasarkan data yang dipaparkan, anggota DPRD Jabar menerima tunjangan perumahan Rp62 juta per bulan untuk anggota dan Rp64–71 juta bagi pimpinan. Namun, tunjangan tersebut terkena pajak progresif hingga 30 persen, sehingga penerimaan bersih sekitar Rp44 juta.

Dari total penghasilan kotor Rp92,66 juta per bulan, terdapat potongan cicilan BJB Rp44–45,9 juta, iuran fraksi atau partai Rp8–10 juta, arisan Rp3,5 juta, serta asuransi. Setelah semua potongan, penghasilan bersih anggota dewan hanya berkisar Rp15–16 juta.

Tunjangan perumahan diberikan karena anggota DPRD Jabar diwajibkan berkedudukan di Bandung, sementara pemerintah tidak menyediakan rumah dinas. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan telah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Meski begitu, tingginya harga properti di Bandung membuat sejumlah anggota dewan memilih menyewa atau mengontrak.

Iswara juga menuturkan bahwa anggota DPRD Jabar tidak lagi menerima honorarium rapat, meski hadir hingga belasan kali dalam sehari. 

“Mau rapat sehari 10 kali, seminggu 30 kali, kita enggak ada uang rapat,” ujarnya.

Selain itu, anggota yang daerah pemilihannya berada di Kota Bandung tidak memperoleh tunjangan perjalanan dinas (SPPD), bahkan ketika menjalani reses. Kondisi ini tengah diperjuangkan oleh Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia agar ada penyesuaian.

Besaran tunjangan perumahan dan penghasilan DPRD Jabar menuai perhatian masyarakat. Beberapa pihak menilai angka Rp62–71 juta per bulan terlalu besar, terlebih di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Merespons sorotan tersebut, DPRD Jabar menyatakan siap dievaluasi. “Kami terbuka, kalau memang ini permintaan masyarakat, ya kami akan menyesuaikan,” kata Iswara.