Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan RAPBN 2026 tidak akan memangkas dana transfer ke daerah. Pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap aman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan anggaran. (Suara.com)


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan perkembangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (11/9/2025). 

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut rapat kerja perdana Purbaya dengan Komisi XI DPR RI yang sebelumnya membahas pagu anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp51,01 triliun.

Dalam paparannya, Purbaya menegaskan angka-angka dalam RAPBN 2026 masih bersifat sementara karena belum dibahas final dengan DPR. 

“Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi. Namun, saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.

Salah satu poin yang ia tekankan adalah komitmen pemerintah untuk tidak memangkas dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. 

“Kita gak akan memotongkan lagi,” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan. 

Kebijakan ini disebut diarahkan agar penyerapan anggaran berjalan lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada awal pekan, Purbaya juga menyinggung penyebab demonstrasi yang sempat terjadi pada akhir Agustus 2025. 

Menurutnya, aksi tersebut dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan akibat kebijakan fiskal dan moneter yang kurang tepat. “Yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi,” jelasnya.

Ia menilai perlambatan ekonomi terjadi karena pemerintah sebelumnya lambat membelanjakan anggaran, sementara dana besar justru ditempatkan di Bank Indonesia. 

“Sejak pertengahan 2023, uang diserap bertahap sampai pertumbuhannya nol menjelang semester II 2024,” kata Purbaya.

Meski pertumbuhan uang sempat naik 7 persen pada April 2025, tren tersebut kembali melemah pada Mei hingga Agustus seiring kebijakan efisiensi anggaran. 

“Jadi periode perlambatan ekonomi 2024 dipulihkan sedikit, belum penuh, direm lagi ekonominya,” ujarnya.


Dana Rp200 triliun ditarik dari BI

Sebagai respons, Purbaya mengumumkan langkah menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari total Rp425 triliun yang saat ini mengendap di Bank Indonesia. Dana itu akan dialirkan ke sistem perbankan untuk mendorong likuiditas dan memperbesar penyaluran kredit.

“Saya sudah lapor ke presiden. Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun,” ujarnya di rapat dengan Komisi XI.

Langkah ini, kata dia, akan memaksa bank mengelola dana dengan menyalurkan kredit agar memperoleh laba, yang pada akhirnya diharapkan menggerakkan sektor riil. Presiden Prabowo disebut sudah menyetujui strategi tersebut.


Target RAPBN 2026

Dalam rancangan APBN tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target 2025 yang ditetapkan 5,2 persen. 

Target penerimaan negara dipatok Rp3.147 triliun dengan belanja Rp3.786,5 triliun. Defisit APBN diproyeksikan mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, Komisi XI DPR RI menyatakan masih akan mendalami angka-angka RAPBN 2026 sebelum dibawa ke pembahasan lebih lanjut. Pagu Kementerian Keuangan yang diajukan Rp51,01 triliun juga disebut masih berpotensi mengalami penyesuaian.