Pemerintah mengalokasikan Rp 24,9 triliun untuk Program Sekolah Rakyat dalam RAPBN 2026. Anggaran ini melonjak lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun 2025 dan menjadi salah satu fokus belanja pendidikan nasional. (ANTARA FOTO)

Pemerintah mengalokasikan Rp 24,9 triliun untuk Program Sekolah Rakyat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran tersebut melonjak drastis dibandingkan 2025 yang hanya sebesar Rp 7 triliun.

Kebijakan ini diumumkan bersamaan dengan presentasi RAPBN 2026 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (6/9/2025). Total anggaran pendidikan tahun depan ditetapkan Rp 757,8 triliun, naik 9,8 persen dibanding outlook 2025 sebesar Rp 690,1 triliun.

“Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita 20 persen dijaga terhadap keseluruhan belanja,” kata Sri Mulyani dalam pernyataannya.

Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Program ini menyediakan fasilitas pendidikan gratis setara sekolah formal, lengkap dengan asrama, seragam, buku, makan tiga kali sehari, dan kebutuhan dasar siswa.

Data dari Kementerian Sekretariat Negara mencatat, pada tahun ajaran 2025/2026 telah berdiri 159 titik sekolah dengan kapasitas 620 rombongan belajar. Total siswa yang terdaftar mencapai 15.370 orang di jenjang SD, SMP, dan SMA, didukung 2.407 guru serta 4.442 tenaga kependidikan non-guru.

RAPBN 2026 mengalokasikan Rp 20 triliun untuk pembangunan 200 lokasi baru Sekolah Rakyat, sementara Rp 4,9 triliun dipakai untuk operasional di sekolah yang telah berjalan. 

Hingga Agustus 2025, pemerintah melaporkan sudah membangun 100 sekolah, dengan target menambah 60 sekolah baru pada September 2025. Tahun depan, target pemerintah adalah 200 lokasi aktif di berbagai daerah.

Jika dibandingkan, dana untuk Sekolah Rakyat mendekati separuh dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp 64,3 triliun pada 2026. Namun, BOS menjangkau 53,6 juta siswa, jauh lebih besar dibanding jumlah penerima manfaat Sekolah Rakyat.

Selain itu, Program Indonesia Pintar (PIP) mendapat Rp 15,5–15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap Rp 335 triliun atau 44,2 persen dari total anggaran pendidikan.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, yakni kelompok miskin ekstrem dan miskin. 

“Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak kita yang selama ini terhambat biaya dan jarak. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Prabowo dalam pidatonya awal Agustus lalu.

Meski anggarannya besar, sejumlah kritik muncul dari masyarakat. Beberapa kelompok menilai lonjakan dana Sekolah Rakyat tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat. Di media sosial, ada pula sorotan terhadap masih banyaknya fasilitas sekolah formal yang rusak atau kekurangan guru.

Sementara itu, sebagian pihak menyambut baik kebijakan ini karena dianggap mampu menjangkau kelompok paling rentan. 

“Kalau benar tepat sasaran, Sekolah Rakyat bisa menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu,” kata Rini, seorang warga Bekasi yang anaknya masuk daftar calon penerima.

Selain Sekolah Rakyat, RAPBN 2026 juga mengalokasikan dana besar untuk kesejahteraan pendidik. Tunjangan profesi guru non-PNS ditetapkan Rp 19,2 triliun, sementara guru ASN daerah mendapat Rp 68,7–69 triliun. Dosen non-PNS memperoleh tunjangan profesi Rp 3,2 triliun.

Untuk mahasiswa, pemerintah menyiapkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 25 triliun bagi sekitar 4.000 penerima, serta KIP Kuliah/Bidikmisi Rp 17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa.