Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kericuhan “Prahara Agustus” yang menimbulkan korban jiwa. (Sekretariat Kabinet)

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kericuhan demonstrasi yang pecah pada Agustus lalu dan menimbulkan korban jiwa, luka-luka, hingga berbagai tindakan kekerasan. 

Persetujuan itu disampaikan usai pertemuan Presiden dengan perwakilan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).

“Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu,” ujar tokoh GNB, Lukman Hakim Saifuddin, dalam jumpa pers seusai pertemuan.

Lukman menambahkan, detail mengenai format dan mekanisme tim investigasi akan disampaikan kemudian oleh pihak Istana.

Selain soal investigasi, GNB juga mendesak pemerintah segera membebaskan mahasiswa, aktivis, hingga pelajar yang masih ditahan di sejumlah daerah pascakericuhan.

“Adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan… kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya tidak ada dalam posisi seperti itu,” kata Lukman.

Menurutnya, penahanan para pelajar dan mahasiswa berpotensi mengganggu bahkan memutus proses pendidikan. 

“Dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya. Itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka,” tegasnya.

Kericuhan yang oleh sejumlah pihak disebut sebagai “Prahara Agustus” itu pecah di berbagai daerah, dipicu aksi protes atas sejumlah kebijakan pemerintah. Aksi yang awalnya berlangsung damai berujung bentrokan antara aparat dan massa, menyebabkan jatuhnya korban jiwa, ratusan luka-luka, serta puluhan penangkapan.

Hingga awal September, organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi HAM melaporkan masih ada puluhan mahasiswa dan pelajar yang ditahan. Situasi ini memicu kritik luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tokoh agama.

Pihak Istana melalui keterangan resmi yang disampaikan lewat GNB menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah mendengar aspirasi masyarakat sipil. 

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan,” ujar Lukman menyampaikan pesan Presiden.

Sementara itu, sumber Istana menyebutkan bahwa pemerintah masih menyiapkan format komisi investigasi, dengan melibatkan unsur independen agar hasilnya bisa dipercaya publik.

Selain investigasi dan tuntutan pembebasan, GNB juga menyerahkan usulan reformasi ekonomi, politik, dan hukum. Aspirasi tersebut mencakup penataan ulang kebijakan keamanan, penguatan kesejahteraan sosial, hingga peningkatan transparansi anggaran.

GNB menyatakan aspirasi ini dibawa langsung dari masyarakat sipil untuk memastikan Presiden mendengarnya secara langsung.