Polandia menuding Rusia melancarkan serangan drone ke wilayahnya pada Selasa malam (9/9). Otoritas Polandia mencatat 19 kali pelanggaran udara, dengan satu rumah dan satu mobil hancur akibat jatuhnya drone. Tidak ada korban jiwa dilaporkan.
Sebagai respons, NATO pada Rabu (10/9) langsung mengaktifkan mekanisme konsultasi darurat Pasal 4 Perjanjian Washington, yang memaksa semua anggota duduk satu meja membahas ancaman terhadap keamanan salah satu negara anggota. Sekjen NATO Mark Rutte menegaskan sistem pertahanan udara aliansi telah berfungsi.
“Aliansi pertahanan udara kami telah menjalankan fungsinya,” ujarnya, sambil mengecam “tindakan ceroboh Moskwa.”
Presiden Polandia Karol Nawrocki menyebut insiden ini sebagai ujian terhadap kesiapan NATO.
“Insiden ini adalah upaya untuk menguji mekanisme kerja dalam NATO dan kesiapan kami untuk merespons,” katanya di Warsawa.
Perdana Menteri Donald Tusk menilai serangan itu sebagai “eskalasi serius.”
Pemerintah Polandia kemudian menutup lalu lintas sipil di sepanjang perbatasan dengan Belarus dan Ukraina hingga ketinggian 3 kilometer, berlaku sampai 9 Desember 2025. Penggunaan drone dilarang di kawasan perbatasan, dan sebagian besar pos lintas dengan Belarus ditutup mulai Jumat (12/9).
Langkah Polandia dilakukan di tengah latihan militer besar Rusia-Belarus bertajuk Zapad yang berlangsung di dekat perbatasan. Situasi ini menambah panas hubungan kedua negara.
Beberapa negara Eropa segera mengirim bantuan militer. Jerman menggandakan jumlah jet tempur Eurofighter menjadi empat unit dan memperpanjang misi pengawasan udara sampai akhir 2025.
Presiden Emmanuel Macron menegaskan, “Perancis akan mengerahkan tiga jet Rafale untuk membantu melindungi wilayah udara Polandia dan sayap timur NATO bersama sekutu kami.”
Selain itu, sistem pertahanan udara Patriot milik Jerman dan jet tempur Belanda ikut dioperasikan di Polandia.
Moskow membantah tuduhan serangan drone dan menyebut tidak ada bukti yang menunjukkan drone itu milik Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menilai keputusan Polandia menutup perbatasan sebagai langkah destruktif.
“Polandia harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut dan segera meninjau keputusannya,” kata Zakharova.
Persoalan ini masuk ke meja Dewan Keamanan PBB yang menggelar rapat darurat pada Jumat (12/9). Pertemuan itu menyoroti perlunya de-eskalasi di Eropa Timur.
Sejumlah anggota Dewan menyerukan investigasi independen, namun rapat tidak menghasilkan resolusi mengikat karena perbedaan pandangan di antara anggota tetap.
Konsolidasi cepat NATO dan Uni Eropa memperlihatkan langkah kolektif memperkuat sisi timur aliansi di tengah ketegangan yang makin meningkat.

0Komentar