Komisi Eropa mengusulkan sanksi dan penangguhan sebagian perdagangan terhadap Israel terkait perang di Gaza. Usulan ini menghadapi perpecahan di Uni Eropa. (Anadolu)

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu (10/9) mengumumkan rencana untuk menjatuhkan sanksi serta menangguhkan sebagian perdagangan dengan Israel terkait perang di Gaza. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato tahunan State of the Union di hadapan Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis.

Von der Leyen mengatakan langkah itu muncul sebagai respons atas kondisi kemanusiaan di Gaza. Ia menyebut adanya “kelaparan buatan manusia” yang menurutnya tidak boleh dijadikan senjata perang. 

Usulan Komisi Eropa mencakup sanksi terhadap sejumlah menteri Israel yang dianggap ekstremis dan pemukim agresif di Tepi Barat, serta penangguhan sebagian Perjanjian Asosiasi UE–Israel yang mengatur perdagangan.

Selain itu, Komisi Eropa juga akan menghentikan dukungan bilateral kepada Israel. 

“Kami menghentikan semua pembayaran di area ini, tanpa memengaruhi kerja sama kami dengan masyarakat sipil Israel atau Yad Vashem,” ujar von der Leyen. 

Ia menambahkan, Uni Eropa akan membentuk Kelompok Donor Palestina bulan depan untuk mengelola instrumen rekonstruksi Gaza.

Namun, rencana tersebut masih menghadapi tantangan besar. Untuk disetujui, usulan itu membutuhkan dukungan mayoritas yang memenuhi syarat: 15 dari 27 negara anggota Uni Eropa yang mewakili 65 persen populasi blok tersebut. 

Jerman menyatakan masih ragu terhadap proposal itu. Sikap Berlin dipandang penting karena menjadi salah satu negara dengan pengaruh besar. 

Beberapa negara lain seperti Hungaria dan Republik Ceko juga cenderung menolak sanksi terhadap Israel, sementara Irlandia, Spanyol, Swedia, dan Belanda mendukung langkah tegas.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menuturkan bahwa blok masih terpecah dalam menentukan sikap. 

“Jika Anda tidak memiliki suara yang bersatu dalam topik ini, kita tidak memiliki suara di kancah global,” katanya. 

Sebelumnya, upaya untuk membatasi akses Israel ke program pendanaan penelitian Horizon juga gagal karena kurangnya dukungan negara anggota.

Pengumuman von der Leyen ini dianggap sebagai perubahan signifikan dari posisinya sebelumnya yang dikenal mendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 

Tekanan dari masyarakat sipil Eropa semakin meningkat, terlebih setelah survei di Jerman menunjukkan 76 persen warga menilai tindakan Israel di Gaza tidak dapat dibenarkan.

Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel, menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan barang internasional negara itu tahun lalu. Jika penangguhan preferensi dagang diterapkan, barang-barang Israel akan kehilangan keuntungan masuk ke pasar Eropa. 

Meski begitu, von der Leyen mengakui jalan menuju persetujuan masih sulit. 

“Saya sadar akan sulit untuk menemukan mayoritas. Dan saya tahu setiap tindakan akan terlalu berlebihan bagi sebagian orang, terlalu kurang bagi yang lain. Tapi kita semua harus mengambil tanggung jawab kita sendiri,” ujarnya.