Kemenhub mendorong program bus listrik untuk menekan emisi karbon. Jakarta menargetkan 10 ribu unit bus listrik beroperasi pada 2030 guna mendukung energi bersih dan mengurangi polusi udara. (Indtagram/Anis Baswedan)

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mendorong percepatan elektrifikasi angkutan umum sebagai langkah penting menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Upaya ini sejalan dengan target nasional mencapai net zero emission pada 2060 yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah.

Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Rudi Irawan menyatakan, Kamis (18/9), bahwa elektrifikasi transportasi darat, khususnya bus listrik, menjadi strategi utama menurunkan emisi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. 

“Elektrifikasi angkutan umum merupakan langkah krusial untuk mendorong penggunaan energi bersih,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Elektrifikasi Angkutan Umum dalam Mendukung Penggunaan Energi Bersih” di Jakarta.

Dorongan pemerintah pusat ini tak lepas dari kondisi polusi udara di Ibu Kota. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyebut 67 persen pencemaran udara Jakarta berasal dari kendaraan bermotor, terutama transportasi darat. 

Data IQAir menunjukkan, sepanjang 2025, Jakarta beberapa kali menempati peringkat kota paling berpolusi di dunia dan sempat menduduki posisi ketiga secara global.

Sektor transportasi sendiri masih menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Jumlah kendaraan bermotor terus meningkat, terutama kendaraan pribadi yang berkontribusi pada tingginya polusi dan konsumsi energi fosil.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi situasi ini dengan mengalihkan armada bus TransJakarta dari bahan bakar minyak ke listrik. Hingga kini, 260 bus listrik telah beroperasi. Targetnya, pada 2025 akan ditambah 200 unit, dengan ambisi mencapai 10.000 bus listrik pada 2030.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan total 550 kendaraan listrik akan beroperasi di Jakarta hingga akhir 2025, termasuk 200 bus listrik baru dan 300 mobil listrik yang sudah beroperasi. 

Evaluasi pemerintah menunjukkan peralihan ke bus listrik mampu menurunkan emisi hingga 20 ribu ton karbon di wilayah Jakarta. Atas capaian tersebut, Jakarta menerima Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan dukungan terhadap kebijakan berbasis lingkungan ini, namun mengingatkan soal sumber energi listrik. 

“Perlu komitmen bersama agar energi listrik yang digunakan dihasilkan dari sistem pembakaran yang ramah lingkungan karena saat ini energi listrik masih diperoleh dari 32 ribu ton batu bara,” kata Dedie.

Rudi Irawan menambahkan, percepatan transisi energi bersih tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. 

“Kami mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah, industri, akademisi, maupun masyarakat untuk mendukung penggunaan energi bersih di sektor transportasi darat,” ucapnya.

Langkah elektrifikasi angkutan umum kini menjadi agenda bersama, dengan fokus menekan polusi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di Jakarta dan kota-kota sekitarnya.