Pemerintah menargetkan pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN senilai Rp1,7 triliun selesai pada Desember 2025, lengkap dengan kantor dan kediaman resmi. (PT. Adhi Karya)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) selesai pada Desember 2025. Proyek senilai Rp1,7 triliun itu akan menjadi kantor sekaligus kediaman resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ibu kota baru.

Pembangunan dimulai sejak Agustus 2024, meliputi istana, kantor Setwapres, kediaman, bangunan pendukung, serta penataan kawasan. Menteri PUPR Dody Hanggodo menyebut percepatan diperlukan agar fasilitas strategis di IKN bisa segera difungsikan.

“Target Desember 2025 tetap kami jaga, sehingga konsolidasi pemerintahan di ibu kota baru bisa berjalan lancar,” kata Dody dalam keterangan resmi, Senin (9/9).

Kontrak tahap pertama pembangunan istana berlangsung selama 450 hari, dari Mei 2024 hingga Agustus 2025. Namun, pemerintah memutuskan mempercepat penyelesaian hingga akhir 2025. Kompleks Istana Wapres dibangun di atas lahan seluas 148.417 meter persegi dengan luas bangunan 32.061 meter persegi.

Arsitektur bangunan mengusung konsep Huma Betang Umai, rumah panjang khas masyarakat Dayak yang melambangkan peran pengayom. Selain istana, di dalam kompleks juga terdapat kantor Wapres, kantor Setwapres, kediaman resmi, serta gedung pendukung.

Kontraktor proyek ini adalah PT Adhi Karya bersama Penta Architecture. Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR bersama Otorita IKN.

Selain istana, pembangunan Masjid Negara juga ditargetkan selesai pada Desember 2025. Proyek bernilai Rp940 miliar ini dapat menampung hingga 61.000 jemaah. Hingga Juni 2025, progres fisiknya telah mencapai 60 persen, ditangani oleh PT Adhi Karya–PT Hutama Karya (KSO).

Infrastruktur dasar turut dikebut, salah satunya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditargetkan rampung akhir 2025. Sementara itu, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) masih dijadwalkan selesai pada 2026 karena bersifat proyek multi-tahun.

Pembangunan IKN sempat menghadapi kendala anggaran. Pada Februari 2025, sebagian dana proyek dilaporkan diblokir untuk efisiensi. Namun, pemerintah menyatakan hambatan tersebut sudah diatasi.

“Anggaran sudah kembali terealisasi, sehingga tidak ada hambatan berarti terhadap jadwal penyelesaian,” ujar Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana.

Pemerintah menilai percepatan pembangunan fasilitas utama di IKN penting untuk mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Otorita IKN menyebut keberadaan istana dan infrastruktur dasar merupakan simbol konsolidasi pemerintahan di ibu kota baru.

Selain itu, pembangunan di kawasan inti IKN juga dikaitkan dengan upaya efisiensi anggaran serta target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menekankan bahwa proyek ini tidak sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, melainkan juga mencerminkan visi Indonesia menuju kota modern, hijau, dan berkelanjutan.