![]() |
| 40.500 sapi dari investor asing masuk Indonesia untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk sapi perah dan pedaging. |
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan sebanyak 40.500 ekor sapi dari investor asing telah masuk ke Indonesia untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa, 16 September 2025, di Jakarta.
Rinciannya, 11.500 ekor merupakan sapi perah dan 29.000 ekor sapi pedaging. Jumlah itu baru sebagian dari target impor 150.000 ekor sapi melalui skema investasi, bukan dari anggaran negara.
“Untuk sapi pedaging dan sapi perah susu, yang kita inginkan tidak lagi menggunakan APBN, tapi dengan mengundang investasi,” kata Sudaryono dalam rapat tersebut.
Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto disebut menciptakan pasar baru yang membuat investor tertarik, terutama karena susu menjadi salah satu menu utama.
Menurut laporan Tempo, minat datang dari sejumlah negara besar, termasuk Brasil, Vietnam, dan Argentina.
“Ada beberapa calon investor besar dari mana-mana, kami fasilitasi semua karena kebutuhan ini memang besar,” ujar Sudaryono.
Kementerian Pertanian menyiapkan fasilitas lengkap bagi investor, mulai dari pencarian lokasi hingga perizinan. Pemerintah juga sudah mengidentifikasi lahan seluas 1,5 juta hektare di berbagai wilayah Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Lahan itu berasal dari aset BUMN seperti Berdikari, Perhutani, dan PTPN.
Meski sudah ada perkembangan, realisasi impor masih jauh dari target. Data Katadata menunjukkan, hingga Januari–Mei 2025, impor baru menyentuh angka 9.700 ekor.
Target impor sapi perah tahun ini pun diturunkan dari 200.000 ekor menjadi 150.000 ekor, karena sebagian besar investor baru akan merealisasikan komitmen mereka pada akhir 2025.
Sudaryono menegaskan bahwa kemudahan impor sapi perah tidak akan berlaku permanen.
“Akses impor sapi perah nantinya bukan dihalangi, tetapi prosesnya tidak akan semudah saat ini,” katanya.
Sementara itu, program MBG yang dimulai sejak 6 Januari 2025 baru menjangkau sekitar 20 juta peserta dari target 82,9 juta orang pada akhir tahun.
Di sejumlah daerah, menu susu masih terbatas. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pemberian susu tidak diwajibkan setiap hari, melainkan paling sedikit sekali dalam sepekan.

0Komentar