DPR resmi sahkan APBN 2026 dengan defisit Rp689,15 triliun atau 2,68% PDB. Pendapatan ditarget Rp3.153 triliun, belanja negara Rp3.842 triliun. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Pengesahan dilakukan Ketua DPR RI Puan Maharani lewat ketukan palu sidang setelah mayoritas anggota dewan yang hadir serentak menyatakan setuju.

Dalam APBN 2026, pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja Rp3.842,73 triliun. Defisit anggaran ditetapkan Rp689,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara keseimbangan primer dipatok Rp89,71 triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut postur fiskal 2026 disiapkan untuk menjawab tantangan ekonomi. 

“APBN 2026 akan menjadi senjata fiskal penting. Kami berharap ini bisa jadi modal kebangkitan industri nasional sekaligus penggerak UMKM, rantai logistik, transportasi, hingga pariwisata,” kata Said saat menyampaikan laporan Banggar di ruang sidang, Selasa.

Kementerian Keuangan sebelumnya mengajukan RAPBN 2026 dengan defisit sekitar 2,48 persen PDB. 
Namun setelah pembahasan bersama DPR, defisit melebar menjadi 2,68 persen seiring tambahan belanja, termasuk belanja pusat dan transfer ke daerah. 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut pelebaran itu masih dalam batas aman. 

“Defisit tetap terjaga di bawah tiga persen sesuai aturan. Penyesuaian ini diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen resmi, belanja pemerintah pusat dalam APBN 2026 mencapai Rp3.149,73 triliun, sementara transfer ke daerah dipatok Rp692,99 triliun. 

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.693,71 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,20 triliun.

APBN 2026 juga menyiapkan sejumlah program prioritas. Anggaran pendidikan mendapat alokasi Rp757,8–769,1 triliun untuk beasiswa, sekolah unggul, hingga kesejahteraan guru dan dosen. 

Program makan bergizi gratis (MBG) dialokasikan Rp335 triliun untuk siswa, balita, dan ibu hamil. 

Sektor energi kebagian Rp402,4 triliun, kesehatan Rp244 triliun, serta ketahanan pangan sekitar Rp164,7 triliun.

Sejumlah asumsi makro ikut disepakati, yakni pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel. 

Pemerintah menargetkan kemiskinan turun di kisaran 6,5–7,5 persen, pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen, serta kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen.