Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina guna mengatasi kelangkaan BBM non-subsidi yang terjadi di berbagai daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk menjalin kerja sama dengan PT Pertamina dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Seruan ini disampaikan Bahlil usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurut Bahlil, pemerintah sebenarnya sudah memberikan kuota impor BBM lebih besar dibanding tahun lalu. 

“Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen, berarti 1 juta 100 kiloliter,” ujarnya.

Namun, pasokan di sejumlah SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR tetap kosong sejak akhir Agustus. Untuk menutup kebutuhan, pemerintah membuka opsi agar SPBU swasta bisa membeli BBM dari Pertamina dengan skema business to business (B to B). 

“Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina, kenapa? Karena ini terkait hajat hidup orang banyak,” kata Bahlil.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan lonjakan permintaan BBM non-subsidi dipicu kebijakan penggunaan QR Code untuk pembelian Pertalite. Sistem baru itu membuat sebagian konsumen beralih ke Pertamax dan jenis BBM non-subsidi lain. 

“Pertamina mewajibkan penggunaan QR Code, sementara masyarakat perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non-subsidi,” jelasnya.

Pertamina Patra Niaga mengonfirmasi hal itu. Perusahaan menyebutkan, sejak penerapan 100 persen transaksi QR Code untuk solar subsidi dan Pertalite, konsumsi BBM non-subsidi melonjak tajam. Penjualan Pertamax naik 24 persen, Pertamax Turbo meningkat 55 persen, dan Dex naik 19 persen.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menambahkan, pemerintah sudah meminta SPBU swasta menyerahkan data kebutuhan volume kepada Pertamina. Jika stok di kilang Pertamina masih kurang, impor tambahan akan dilakukan melalui Pertamina sebagai pintu tunggal.

Di sisi lain, pihak swasta mengakui pasokan mereka belum pulih. Ingrid Siburian, President Director Shell Indonesia, menyebut beberapa jenis bensin seperti Shell Super, V-Power, dan V-Power Nitro+ tidak tersedia di sejumlah jaringan SPBU. 

“Ketersediaan produk kami masih terbatas dan belum bisa dipastikan sampai kapan,” kata Ingrid.

Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura juga mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji opsi impor melalui Pertamina. 

“Kami masih mempelajari kemungkinan tersebut karena spesifikasi BBM setiap perusahaan berbeda,” ujarnya.

Bahlil menekankan bahwa sektor energi yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak harus tetap dalam kontrol negara untuk menjamin pasokan. 

Pemerintah pun menugaskan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengoordinasikan langkah bersama Pertamina dan perusahaan swasta agar kelangkaan BBM non-subsidi segera teratasi.