Pemerintah Indonesia siapkan Pulau Galang sebagai pusat pengobatan untuk 2.000 korban luka dari Gaza. Arahan ini datang langsung dari Presiden Prabowo sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan RI.

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam isu kemanusiaan global. Kali ini, sebanyak 2.000 warga Palestina yang terluka akibat agresi militer Israel di Jalur Gaza akan ditampung dan dirawat sementara di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, menyusul arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini diumumkan secara resmi pada Kamis (7/8/2025) oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, sebagai bagian dari respons Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah Gaza.

“Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Indonesia membantu warga Gaza yang menjadi korban luka-luka dengan menyediakan fasilitas pengobatan di Pulau Galang,” tegas Hasan.

Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit lengkap serta infrastruktur pendukung yang sudah teruji saat menjadi lokasi karantina nasional pada masa pandemi COVID-19. Selain peralatan medis, kawasan ini juga memiliki akses logistik yang relatif siap dan bisa segera dimobilisasi untuk penanganan darurat.

Dalam pernyataan resminya, Hasan menyampaikan bahwa proses penanganan akan melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Fokus utama adalah proses pengobatan dan pemulihan, bukan relokasi permanen.

“Relokasi ini hanya bersifat sementara. Setelah sembuh, para korban akan dipulangkan kembali ke Gaza,” ujar Hasan, menegaskan bahwa Indonesia tidak berniat menjadikan para korban sebagai pengungsi permanen.

Selain fasilitas medis, pemerintah juga tengah menyiapkan akomodasi untuk keluarga pendamping pasien, terutama bagi korban luka berat yang memerlukan bantuan emosional atau fisik dari kerabat dekat.

Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa proses administrasi dan teknis terus berjalan, termasuk koordinasi dengan otoritas Palestina dan lembaga-lembaga bantuan internasional. 

Tujuannya adalah memastikan transfer dan perawatan para korban berjalan lancar, sesuai protokol internasional dan hukum kemanusiaan.

“Ini bagian dari misi kemanusiaan dan diplomasi solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina,” ungkap juru bicara Kemlu RI.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang terus memperkuat posisinya sebagai aktor diplomatik yang vokal dalam mendukung penyelesaian damai atas konflik Israel–Palestina. 

Komitmen ini diperlihatkan tidak hanya melalui pernyataan politik, tapi juga aksi nyata seperti pengiriman bantuan medis, logistik, dan kini penampungan korban luka dalam skala besar.

Menurut laporan organisasi internasional, agresi militer di Gaza telah menyebabkan lebih dari 60.000 korban jiwa, mayoritas di antaranya adalah warga sipil, perempuan, dan anak-anak. 

Ribuan lainnya mengalami luka berat akibat serangan udara dan darat yang intensif, sementara sistem kesehatan di Gaza hampir lumpuh total akibat blokade dan kerusakan infrastruktur.

Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mengambil langkah konkret dalam skala besar untuk mengevakuasi dan mengobati langsung korban luka-luka dari Gaza. 

Aksi ini juga menjadi preseden penting dalam konteks diplomasi kesehatan internasional, di mana negara-negara berkembang mengambil peran strategis di luar donasi biasa.

Pulau Galang, yang sebelumnya dikenal sebagai kamp pengungsi Vietnam pada era 1970–an hingga 1990–an, kembali memainkan peran sejarahnya sebagai wilayah penampungan sementara dalam misi kemanusiaan global. Dengan kesiapan logistik dan pengalaman sebelumnya, lokasi ini dinilai ideal untuk menangani skala pengobatan ribuan pasien.

Langkah Indonesia ini dinilai menegaskan posisi politik luar negeri yang konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina, sekaligus menjadi pesan diplomatik kepada dunia bahwa solidaritas tidak harus bersifat simbolik namun bisa diwujudkan secara nyata dan terukur.

Proses pemulihan pasien Palestina di Pulau Galang dijadwalkan dimulai dalam beberapa pekan ke depan, menunggu rampungnya seluruh administrasi serta teknis evakuasi dari zona konflik. 

Pemerintah memastikan bahwa operasi ini tidak akan mengganggu kepentingan nasional dan akan dikawal ketat oleh otoritas keamanan serta protokol medis internasional.