Ketua DPR Puan Maharani berjanji DPR akan berbenah dan lebih terbuka mendengar aspirasi rakyat usai insiden rantis Brimob tewaskan pengemudi ojol. (Tangkapan Layar Youtube)

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan lembaganya akan berbenah dan lebih terbuka dalam mendengar aspirasi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21 tahun), yang terlindas kendaraan taktis Brimob Polri saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025. 

Dalam pernyataan resmi yang disiarkan pada 29 Agustus, Puan menyampaikan permintaan maaf atas nama DPR. 

Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral untuk lebih peka terhadap keresahan masyarakat.

“DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat, Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat," kata Puan.

Puan menambahkan DPR berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat dengan masyarakat serta mengawasi penyelidikan terkait insiden yang menewaskan Affan.

Ketua DPR itu juga menyampaikan rasa prihatin atas kekerasan yang dialami demonstran. Ia menegaskan perlunya mawas diri dan kerja keras agar peristiwa serupa tidak berulang.

“Dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua,” ujar Puan.

Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya tuntutan publik agar DPR dan aparat keamanan lebih akuntabel dalam menangani aksi massa.


Konteks Aksi Protes

Gelombang demonstrasi berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sejumlah daerah, dipicu isu tunjangan fantastis bagi anggota DPR serta ketidakpuasan atas kondisi ekonomi. 

Insiden tewasnya Affan yang terekam video amatir dan menyebar luas di media sosial memperburuk situasi, memicu aksi solidaritas di berbagai kota.

Pada 29 Agustus, ribuan demonstran menggelar aksi di Gedung DPR, Mapolda Metro Jaya, dan Mako Brimob Polda Metro Jaya. 

Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara sejumlah insiden bentrokan dan penjarahan dilaporkan di sekitar lokasi.

Presiden Prabowo Subianto turut mengunjungi keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa dan meminta masyarakat tetap tenang. Ia berjanji pemerintah akan menjamin kehidupan keluarga Affan.

Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf secara terbuka dan menegaskan penyidikan dilakukan secara transparan. Divisi Propam Polri menahan tujuh personel Brimob yang terlibat untuk diperiksa.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut peristiwa tersebut sebagai extrajudicial killing dan mengecam tindakan aparat.

Sejumlah organisasi sipil juga menyampaikan kritik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta anggota DPR menghormati masyarakat dan menghindari pernyataan yang dapat memicu kebencian. 

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai ketidakhadiran anggota DPR saat demonstrasi menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap aspirasi rakyat.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPR mengingatkan adanya pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat yang telah disepakati pada 2024, dengan tujuan menampung serta menindaklanjuti keluhan publik.

Puan menegaskan kembali komitmen DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan transparansi proses investigasi. Ia menyebut hal itu penting agar insiden serupa tidak terulang dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.