Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut tunjangan DPR dan menghentikan sementara kunjungan kerja luar negeri. (Bisnis.com)

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pencabutan berbagai tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri. 

Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025), sebagai respons atas gelombang protes publik terkait fasilitas wakil rakyat.

“Mulai hari ini, saya sampaikan bahwa DPR RI sepakat mencabut berbagai kebijakan tunjangan anggota, termasuk tunjangan rumah serta tunjangan-tunjangan lainnya. Untuk sementara, kunjungan kerja ke luar negeri juga dihentikan,” kata Prabowo.

Sejumlah fraksi di DPR menyatakan dukungan terhadap langkah ini, termasuk PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKS. Mereka menilai evaluasi terhadap fasilitas dewan penting dilakukan agar sejalan dengan kondisi ekonomi negara.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebutkan tunjangan rumah yang selama ini menjadi sorotan publik hanya akan berlaku hingga Oktober 2025.

“DPR berkomitmen untuk mendengarkan kritik masyarakat. Kami akan meninjau ulang fasilitas-fasilitas yang ada agar sesuai dengan kondisi negara,” kata Puan.

Selain mencabut tunjangan, sejumlah partai politik juga menonaktifkan kader mereka yang menuai kritik publik. 

Partai NasDem memberhentikan sementara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sementara Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya (Surya Utama).

Keputusan ini berlaku mulai 1 September 2025. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya partai menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Kebijakan ini muncul setelah serangkaian aksi massa sejak akhir Agustus 2025 yang menuntut transparansi dan efisiensi anggaran negara. 

Demonstrasi dipicu oleh kenaikan tunjangan rumah anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan serta pernyataan beberapa anggota dewan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat.

Aksi protes kemudian meluas, disertai bentrokan dengan aparat. Sejumlah laporan menyebutkan beberapa korban jiwa, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal akibat kendaraan taktis Brimob. Kerusuhan juga menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan penjarahan di sejumlah lokasi.

Presiden Prabowo menegaskan langkah ini merupakan komitmen pemerintah dan parlemen untuk merespons keresahan masyarakat.

“Ini adalah bentuk kesungguhan kita dalam memperbaiki tata kelola negara dan memastikan keadilan bagi rakyat,” ujar Prabowo.

Dengan pencabutan tunjangan, moratorium kunjungan luar negeri, serta penonaktifan anggota DPR yang dinilai kontroversial, pemerintah dan DPR berharap dapat meredakan gejolak serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.