PT PLN menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas total 7 gigawatt (GW) hingga 2040. (SOPA Images/LightRocket via Gett/SOPA Images)

PT PLN menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan kapasitas total 7 gigawatt (GW) hingga tahun 2040. Namun, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan tantangan utama yang dihadapi adalah kebutuhan dukungan politik yang kuat. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa (26/8/2025).

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, tercantum pembangunan PLTN dengan kapasitas 500 megawatt (MW) yang ditargetkan beroperasi pada 2032. 

Pembangkit itu akan menggunakan teknologi Small Modular Reactor (SMR) dengan nilai investasi sekitar USD 3,2 miliar.

Berdasarkan pemodelan bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PLN, kapasitas tersebut akan diperluas hingga mencapai 7 GW pada 2040. 

“Number one challenge of nuclear development adalah dukungan politik,” ujar Darmawan. 

Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah dan parlemen diperlukan agar proyek strategis ini bisa berjalan sesuai rencana.

Direktur Legal PLN, Yusuf Didi Setiarto, menyebut penguatan regulasi menjadi hal penting dalam pengembangan energi nuklir di Indonesia.

“PLTN juga menjadi masa depan kita, karena memang relatif lebih murah. Ini perlu didorong dan ditegaskan di dalam undang-undang yang baru nantinya,” jelas Yusuf.

Untuk tahap awal, dua unit PLTN berkapasitas masing-masing 250 MW akan dibangun di Sumatera dan Kalimantan. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menargetkan PLTN pertama Indonesia mulai beroperasi pada 2030 atau paling lambat 2032.

PLN telah menjalin kolaborasi dengan ThorCon International untuk kajian kelayakan PLTN di Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, lima negara termasuk Rusia dan Kanada dilaporkan telah mengajukan proposal pembangunan.

Darmawan menjelaskan, kesiapan lokasi, kepastian kebijakan, serta pembentukan institusi menjadi faktor kunci. 

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebagai syarat dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Selain pembangunan PLTN, PLN juga membutuhkan investasi Rp 434 triliun untuk membangun jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit. Infrastruktur ini diperlukan guna menyalurkan listrik dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan.

Pengembangan PLTN menjadi bagian dari upaya mencapai target bauran energi nasional yang lebih bersih. Indonesia menargetkan Net Zero Emission pada 2060, dan nuklir dipandang sebagai salah satu opsi andal dan terjangkau untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.