Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengajukan tambahan anggaran Rp14,4 triliun untuk tahun 2026. Dana ini difokuskan untuk Program Indonesia Pintar dan kesejahteraan guru non-ASN. (TVR Parlemen)

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun untuk tahun 2026 kepada Komisi X DPR RI. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Selasa, 26 Agustus 2025, karena pagu anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan dinilai tidak mencukupi pembiayaan seluruh program prioritas.

Abdul Mu'ti menjelaskan, tambahan anggaran akan digunakan terutama untuk memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Dengan pagu anggaran sebesar Rp55 triliun, masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai. Oleh karena itu, kami mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun untuk membiayai sebagian usulan program dan kegiatan yang paling prioritas,” ujar Mu'ti dalam rapat tersebut.

Dalam rencana yang diajukan, bantuan PIP untuk siswa SD akan naik dari Rp450.000 per tahun menjadi Rp600.000 per siswa. Sementara untuk siswa SMP, jumlah bantuan ditingkatkan dari Rp750.000 menjadi Rp1 juta per siswa per tahun.

Kemendikdasmen juga mengusulkan perluasan PIP hingga jenjang Taman Kanak-kanak (TK). Program ini akan memberikan bantuan Rp450.000 per siswa per tahun untuk 25 persen anak TK dari keluarga termiskin. Langkah ini sejalan dengan program wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan prasekolah.

Selain fokus pada siswa, sebagian tambahan anggaran juga direncanakan untuk meningkatkan tunjangan guru non-ASN. Saat ini, guru non-ASN menerima insentif Rp300.000 per bulan. Dengan usulan baru, jumlah tersebut akan dinaikkan menjadi Rp500.000 per bulan.

Guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik saat ini menerima insentif Rp2,1 juta per tahun. Sementara pendidik PAUD nonformal mendapat bantuan Rp2,4 juta per tahun. 

Menurut pemerintah, peningkatan tunjangan ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan guru yang bekerja dalam keterbatasan.

Dalam RAPBN 2026, total anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp757,82 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemendikdasmen hanya memperoleh sekitar 7 persen atau Rp55 triliun. Angka itu turun 12 persen dibandingkan pagu 2025 yang sebesar Rp62,48 triliun.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan penurunan anggaran tersebut menimbulkan keprihatinan.

“Artinya ini sebuah keprihatinan juga bagi kita semua. Di saat kita ingin membangun kualitas pendidikan, tapi malah kita mendapat anggaran yang turun,” kata Kurniasih.

Komisi X DPR RI menyatakan akan memperjuangkan permintaan tambahan anggaran dari Kemendikdasmen dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

“Komisi X tentu akan mendukung usulan ini karena menyangkut akses pendidikan bagi siswa kurang mampu dan kesejahteraan guru,” ujar Kurniasih menambahkan.

Dengan tambahan anggaran, pemerintah berharap program wajib belajar 13 tahun dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak kelompok yang membutuhkan.