DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR mulai 1 September 2025. Keputusan ini diambil setelah pernyataan keduanya dinilai melukai hati rakyat terkait isu tunjangan DPR.

DPP Partai NasDem resmi menonaktifkan dua anggota DPR, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, mulai Senin (1/9/2025). Keputusan itu diambil setelah pernyataan keduanya dinilai melukai perasaan rakyat terkait penolakan publik atas tunjangan anggota DPR.

“Dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin (1/9), saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi F. Taslim, dalam keterangan di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Maklumat tersebut ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi F. Taslim.

Menurut Hermawi, ada empat pertimbangan dalam keputusan ini, dengan penekanan pada pentingnya aspirasi masyarakat sebagai dasar perjuangan partai. 

Pernyataan Sahroni dan Nafa dianggap tidak sejalan dengan nilai kerakyatan yang dipegang NasDem.

“Partai ini berdiri di atas semangat UUD 1945 dan aspirasi rakyat. Karena itu, setiap sikap dan ucapan kader harus mencerminkan hal tersebut,” ujar Hermawi.

Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Sahroni dan Nafa memicu gelombang protes. Unjuk rasa berlangsung di beberapa daerah dan berujung pada aksi perusakan serta penjarahan rumah keduanya.

Situasi ini turut menelan korban jiwa. NasDem dalam keterangannya juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Sebelumnya, Sahroni telah dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR dan dipindahkan ke Komisi I. Sementara Nafa Urbach menjabat sebagai Bendahara Fraksi sekaligus anggota Komisi IX DPR.

Keputusan penonaktifan ini akan diikuti dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan kursi di DPR. NasDem belum menyebutkan nama pengganti, tetapi memastikan proses berjalan sesuai aturan.

Langkah ini, menurut partai, adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus upaya menjaga integritas organisasi.

“Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi perlu diambil untuk memastikan partai tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Hermawi.