Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan aparat bertindak tegas jika ada massa yang mencoba menerobos mako atau asrama polisi. Arahan ini ditekankan untuk menjaga kewibawaan Polri dan stabilitas keamanan di tengah gelombang demonstrasi. (Dok. Polda DIY)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan arahan tegas agar Markas Komando (Mako) Brimob dan asrama polisi tidak diterobos oleh massa. Arahan ini disampaikan melalui video conference, menekankan bahwa aparat harus bertindak tegas, termasuk menembak kaki menggunakan peluru karet jika terjadi pelanggaran. 

Penegasan itu muncul di tengah situasi kericuhan dan demonstrasi yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

“Mulai hari ini haram hukumnya yang namanya Mako diserang. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak dulu… Tidak usah ragu-ragu,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menegaskan sikap Polri terhadap potensi ancaman terhadap fasilitas kepolisian. Video arahan Kapolri telah beredar luas di media sosial dan media online.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo membenarkan arahan tersebut dan menekankan pentingnya menjaga kewibawaan Polri. 

“Massa yang menerobos Mako Polri harus diberi tindakan tegas. Kalau Polri runtuh, maka negara juga bisa runtuh,” kata Dedi Prasetyo. 

Arahan ini juga mendapat dukungan dari Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada sebagai langkah menjaga kewibawaan institusi kepolisian serta mencegah perusakan fasilitas.

Situasi memanas setelah beberapa insiden kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk aksi massa pengemudi ojek online yang menimbulkan kerusakan di sekitar Mako Brimob. 

Kerusuhan sempat memicu permintaan maaf Kapolri kepada masyarakat dan komunitas ojek online atas insiden tersebut.

Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Panglima TNI dan Kapolri memerintahkan TNI dan Polri mengambil langkah tegas sesuai hukum terhadap tindakan anarkis. 

Hal ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara, namun sebaiknya dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan perusakan fasilitas publik.

Langkah tegas Polri ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan, kewibawaan institusi negara, dan keselamatan masyarakat. Arahan Kapolri juga menekankan bahwa seluruh anggota Polri bertanggung jawab penuh atas penegakan perintah ini, termasuk menghadapi konsekuensi jika diperlukan.

Konteks ini penting mengingat Mako Brimob dan asrama polisi merupakan fasilitas vital negara, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi prioritas dalam mengantisipasi potensi kerusuhan lebih luas. 

Menurut pengamat keamanan, tindakan tegas namun terukur menjadi kunci agar demonstrasi tetap berlangsung aman tanpa merusak fasilitas publik maupun mengancam keselamatan warga.