PDIP menyoroti utang pemerintah Rp1.300 triliun yang jatuh tempo tahun ini. DPR mendesak Menkeu Purbaya menjelaskan strategi pembayaran dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. (Koransatu.id)

Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (10/9/2025) berlangsung panas setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mempertanyakan strategi pemerintah menghadapi utang pemerintah sebesar Rp1.300 triliun yang jatuh tempo tahun ini.

Sorotan tajam dilontarkan anggota DPR Fraksi PDIP, Harris Turino, yang menyebut publik berhak mengetahui cara pemerintah melunasi beban utang jumbo tersebut. Ia bahkan menilai utang itu sebagai warisan dari era Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

“Emang kita mampu bayar? Itu pertanyaan besar. Rakyat perlu tahu bagaimana strategi pemerintah menghadapinya,” ujar Harris dalam rapat di kompleks DPR RI, Jakarta.

Harris menekankan perlunya kejelasan instrumen fiskal yang disiapkan pemerintah agar risiko gagal bayar (default) bisa dihindari. Ia juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi 6–7% yang disampaikan Purbaya, namun di RAPBN 2026 hanya tercatat 5,4%.

“Pertumbuhan 6–7% memang bagus di atas kertas, tapi realitasnya apakah bisa dicapai? Kita tidak mau negara terjebak pada janji manis tanpa eksekusi konkret,” lanjutnya.

Anggota Komisi XI lainnya, Kamrussamad, turut mendesak Purbaya segera mengumumkan skenario penyelesaian utang secara terbuka. “Pemerintah harus menjelaskan strategi konkret agar rakyat tidak hanya mendengar janji,” ujarnya.

Selain soal utang, rapat juga menyinggung pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Fraksi Golkar menyoroti rencana penurunan TKD dari Rp864 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.

Golkar menilai langkah itu berpotensi menekan kemampuan daerah dalam mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kalau daerah kekurangan ruang fiskal, ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata salah satu anggota Fraksi Golkar.

Menkeu Purbaya merespons kritik tersebut dengan menyebut bahwa proyeksi ekonomi 6–7% adalah target jangka menengah, sementara angka 5,4% di RAPBN 2026 merupakan perhitungan konservatif.

Usai rapat, Purbaya juga menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk melaporkan hasil pembahasan anggaran. Ia menyatakan anggaran Kementerian Keuangan untuk 2026 masih dalam tahap negosiasi dan belum final. “Dari DPR kan ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti dilaporin ke Presiden,” kata Purbaya.

Menurutnya, usulan anggaran Kemenkeu untuk 2026 mencapai sekitar Rp52.016 triliun.