Presiden Prabowo Subianto melarang impor singkong dan etanol usai harga singkong anjlok hingga 60 persen, sebagai langkah melindungi petani lokal. (Instagram/@kemenkopmri)

Presiden Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan jajaran menteri dan pejabat tinggi negara untuk membahas isu strategis di sektor pertanian, energi, hingga infrastruktur. Rangkaian rapat berlangsung sejak Kamis (18/9/2025) di kediamannya di Hambalang, Bogor, dan berlanjut ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (19/9/2025).

Salah satu keputusan utama yang diambil adalah larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan etanol, menyusul keluhan petani soal anjloknya harga singkong di pasar domestik. Harga komoditas itu turun drastis hingga 60 persen dari Rp1.350 per kilogram akibat masuknya produk impor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan langsung arahan Presiden kepada publik. 

“Alhamdulillah hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, khusus etanol, kami akan terbitkan lartas, larangan terbatas impor,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jumat (19/9/2025). 

Ia menambahkan, kebijakan serupa juga diberlakukan untuk singkong, karena produksi lokal tidak terserap akibat membanjirnya impor tepung tapioka.

Kebijakan itu disambut baik kalangan petani. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin, menilai keputusan pemerintah memberi harapan baru. 

“Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah turun tangan. Petani merasa didengar,” ujarnya.

Selain persoalan pertanian, Prabowo juga memerintahkan penguatan sektor energi terbarukan. Ia meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyiapkan prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Proyek itu ditargetkan bisa beroperasi dalam 3–5 bulan mendatang.

“Presiden memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Prototipe ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditarget dapat berjalan dalam waktu tiga sampai lima bulan,” jelas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

Program ini menjadi bagian dari upaya Indonesia menuju target net zero emission.

Dalam rapat yang sama, turut dibahas rencana pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 500 kilometer, membentang dari Banten hingga Gresik. 

Proyek yang diperkirakan menelan biaya USD 80 miliar atau sekitar Rp1.298 triliun itu ditujukan untuk melindungi sekitar 50 juta warga di kawasan Pantai Utara Jawa dari ancaman rob dan kenaikan muka laut.

Sehari setelah pertemuan di Hambalang, Prabowo melanjutkan agenda dengan memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (19/9/2025) sore. Purbaya datang sekitar pukul 16.50 WIB, disusul Simon pada pukul 17.10 WIB.

Purbaya mengaku belum mendapat agenda spesifik dari Presiden. “Enggak ada yang dilaporin. Mungkin kalau tanya APBN akan saya jelaskan APBN sedikit, tapi enggak ada yang spesifik,” katanya sebelum memasuki kompleks istana. 

Sebelumnya, Purbaya menyebut dirinya juga dipanggil dalam rapat Hambalang karena ada aduan dari perusahaan agribisnis terkait lambatnya penerbitan surat bebas PNBP untuk sertifikasi Hak Guna Usaha ribuan hektare lahan.

Rangkaian pertemuan dua hari ini memperlihatkan fokus pemerintahan Prabowo pada sejumlah isu besar, mulai dari perlindungan harga komoditas bagi petani, transisi energi bersih, serta pembangunan infrastruktur strategis berskala nasional.