Pemerintah Indonesia berencana menambah kepemilikan saham Freeport Indonesia sebesar 12% melalui MIND ID tanpa biaya. (Foto: presidenri.go.id)

Pemerintah Indonesia berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 12% melalui MIND ID. Dengan tambahan ini, kepemilikan Indonesia naik dari 51,2% menjadi lebih dari 63%, sementara saham Freeport-McMoRan asal Amerika Serikat turun menjadi sekitar 36,7%.

Rosan Roeslani, CEO Danantara Rosan Roeslani yang memimpin holding BPI, mengatakan langkah ini kini hanya menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum resmi dijalankan.

Sejak 2018, Indonesia telah menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia dengan porsi 51,23% melalui MIND ID (dulu PT Inalum). Sisa saham sebesar 48,77% tetap dimiliki Freeport-McMoRan (FCX).

Akuisisi tersebut dilakukan dengan biaya US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp55,8 triliun saat itu. Dengan kepemilikan baru, pemerintah berharap kendali atas salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia semakin kuat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut proses divestasi ini berjalan seiring dengan rencana perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport.

“Dengan tambahan saham, pemerintah bukan hanya memperkuat kendali, tetapi juga bisa memastikan perpanjangan izin hingga 2061,” kata Bahlil.

Menurutnya, negosiasi dengan manajemen Freeport-McMoRan terus dilakukan untuk menyelesaikan divestasi dan mempercepat pembahasan izin jangka panjang.

Penambahan saham ini dilakukan tanpa biaya atau free of charge. Hal ini karena valuasi aset Freeport dianggap rendah akibat sisa izin tambang yang hanya berlaku hingga 2041.

Dengan perpanjangan izin, nilai buku aset tidak lagi terlalu tinggi, sehingga memungkinkan Indonesia mendapatkan tambahan saham tanpa mengeluarkan dana besar.

Fuad Bawazier, Komisaris Utama MIND ID, menyatakan proses divestasi ini diharapkan selesai dalam waktu dekat. 

“Kepemilikan mayoritas yang lebih besar akan semakin memperkuat posisi Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah menilai tambahan saham ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi tambang, yaitu meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Selain itu, kepemilikan yang lebih besar membuka peluang ekonomi jangka panjang, termasuk investasi dan lapangan kerja baru.